Materi Final Profesi Kependidikan

“PERANAN GURU DALAM ADMINISTRASI SEKOLAH MENENGAH”

A. ADMINISTRASI KURIKULUM

Kurikulum dalam suatu sistem pendidikan merupakan komponen yang teramat penting. Dikatakan demikian karena kurikulum merupakan panutan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar ( PBM ) di sekolah. Kualitas keluaran proses pendidikan antara lain ditentukan oleh kurikulum dan efektivitas pelaksanaannya. Kurikulum itu harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, perkembangan ilmu dan teknologi, serta kemajuan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan itu.

Kurikulum sekolah menengah merupakan seperangkat pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa sekolah menengah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Mengingat bahwa sekolah menengah merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam memberikan kemampuan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kurikulum ini harus dipahami secara intensif oleh semua personel sekolah, terutama oleh kepala sekolah dan guru. Pemahaman tentang konsep dasar pengelolaan kurikulum merupakan hal penting bagi guru. Teori dan praktek pengembangan kurikulum yang dibicarakan dalam administrasi pendidikan, berkenaan dengan pertanyaan bagaimana mengorganisasikan sumber-sumber yang ada di sekolah sehingga pengembangan kurikulum itu dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Kurikulum dapat diartikan secara sempit atau luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah; sedangkan dalam pengertian luas kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa, selama mereka mengikuti pendidikan disekolah itu. Dengan pengertian luas ini berarti, segala usaha sekolah untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dalam usaha menghasilkan lulusan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tercakup dalam pengertian kurikulum. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.

Kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa bengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswanya. Fungsi-fungsi kegiatan pengelolaan kurikulum pada dasarnya tidak berbeda dengan fungsi-fungsi kegiatan pengelolaan pada umumnya. Fungsi itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan, serta penilaian. Perencanaan dalam pengembangan kurikulum sekolah menengah sebagian besar telah dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Tingkat Pusat. Ini tidak berarti bahwa di tingkat kantor wilayah atau di tingkat sekolah, tidak ada pengembangan kurikulum lebih lanjut. Perencanaan kurikulum sekolah menengah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Pusat biasanya meliputi kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan kurikulum dan kelengkapan pedoman yang terdiri atas:
a) Ketentuan-ketentuan pokok.
b) Garis-garis besar program pengajaran.
c) Pedoman pelaksanaan kurikulum.
2) Pedoman-pedoman teknis pelaksanaan kurikulum lainnya, antara lain pedoman penyusunan dan kalender pendidikan, pedoman penyusunan program pengajaran, pedoman penyusunan satuan acara pengajaran, pembagian tugas guru, dan penyusunan jadwal pelajaran.

Di dalam kurikulum SMA tahun 1984, misalnya, tercantum tiga komponen pokok, yaitu:
1) proram pengajaran yang meliputi program inti, program khusus, dan pengelolaan program,
2) proses pelaksanaan kurikulum yang antara lain meliputi system belajar-mengajar, ko dan ekstrakurikuler, bimbingan karier dan penilaian,dan
3) administrasi dan supervisi.
Bagian ketiga ini sangat sederhana dan tidak mencerminkan konsep administrasi dan supervisi yang mencukupi (adequate) untuk dipakai sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum. Terlepas dari bentuk serta kelengkapannya, suatu dokumen kurikulum hendaknya meliputi pedoman untuk pelaksanaannya di lapangan.
Di dalam pelaksanaaan kurikulum tugas guru adalah mangkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok (dapat dengan sesama guru di satu sekolah, dengan guru di sekolah lain atau dengan kepala sekolah dan personel pendidikan lain seperti pengawas). Dengan demikian guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan.
Perencanaan yang dilakukan di tingkat kanwil terutama adalah penyusunan rencana pelaksanaan kurikulum tersebut,seperti penyusunan kalender pendidikan untuk setiap tahun ajaran, yang memuat antara lain:
a) Permulaan dan akhir tahun ajaran,
b) Penerimaan siswa baru dan persiapan tahun ajaran,
c) Kegiatan pada hari-hari pertama masuk sekolah,
d) Hari-hari belajar aktif,
e) Hari-hari libur, yaitu hari-hari libur umum, hari-hari libur khusus, dan libur catur wulan, dan
f) Ulangan umum semesteran, evaluasi belajar tahap akhir (EBTA)/Evaluasi belajar tahap akhir tingkat nasional (EBTANAS), serta pengertian dan pembagian rapor.
Perencanaan dan pengembangan kurikulum di sekolah antara lain meliputi:
a) Penyusunan kalender pendidikan untuk tingkat sekolah berdasarkan kalender pendidikan yang disusun pada tingkat kanwil,dan
b) Penyusunan jadwal pelajaran untuk sekolah.
Dalam penyusunan jadwal antara lain perlu diperhatikan bahwa:
a) Mata pelajaran yang dianggap berat dan banyak memerlukan tenaga berpikir hendaknya diberikan pagi hari pada saat siswa masih segar,
b) Kegiatan belajar-mengajar di suatu kelas hendaknya jangan mengganggu kelas lain yang berdekatan,
c) Di samping itu, guru perlu memberikan selingan antara pelajaran yang memerlukan penalaran yang lebih berat dengan pelajaran yang bersifat keterampilan,
d) Serta memberikan waktu istirahat setiap dua tiga jam pelajaran agar siswa tidak terlalu lelah.
Perencanaan dan pengembangan kurikulum oleh guru antara lain juga meliputi penyusunan program pengajaran catur wulan serta penyusunan satuan acara pengajaran atau satuan pelajaran. Seperti telah disinggung di muka, kurikulum sekolah yang lengkap, termasuk kurikulum sekolah menengah, terdiri dari tujuan instruksional, struktur program, garis-garis besar program pengajaran, dan satuan acara pengajaran atau satuan pelajaran.
Di bawah ini akan dibicarakan komponen-komponen kurikulum sekolah menengah.

a. Tujuan Institusional Sekolah Menengah

Tujuan institusional pendidikan suatu sekolah dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional. tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugas yang harus dipikul oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentusebagai subsistem pendidikan nasional, 8 tujuan institusional untuk setiap lembaga pendidikan tidak dapat terlepas dari tujuan pendidikan nasional.

b. Struktur Program Kurikulum Sekolah Menengah

Struktur program kurikulum sekolah menengah merupakan kerangka umum program-program pengajaran yang diberikan pada setiap jenis dan tingkat sekolah menengah. Struktur program kurikulum di sekolah menengah umum tahun 1984, misalnya memuat program inti dan program khusus

1) Program Inti

Di dalam menjalankan program inti di SMU, misalnya disebutkan bahwa susunan program inti terdiri atas 15 jenis mata pelajaran yang masing-masing mempunyai jumlah bobot yang berbeda, sesuai dengan fungsinya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Bobot ini berkisar antara empat sampai 18 jam pelajaran. Isi pelajaran dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), yang terdiri dari materi esensial dan materi yang dirancang guru untuk pengayaan. Pada dasarny program ini harus diikuti oleh semua siswa.

2) Program Khusus

Program khusus terdiri dari program A dan program B. Program A terdiri dari A1 (Fisika), A2 (Biologi), A3 (Ilmu Sosial), dan A4 (Pengetahuan Budaya). Program A ini dimulai pada semester ketiga. Program B dikembangkan untuk mempersiapkan siswa terjun ke masyarakat. Oleh karena itu bidang-bidangnya disesuaikan dengan bidang yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarkat, seperti kehutanan, jasa, kesejahteraan keluarga, dan sebagainya. Mata pelajaran dalam program B terdiri dari mata pelajaran yang berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan lebih lanjut kemampuan kejuruan dan mata pelajaran kejuruannya sendiri. Program B ini juga dimulai pada semester ketiga.
Meskipun setiap kali kurikulum berubah, tetapi komponen-komponennya kurang lebih sama saja. Guru harus secara seksama mempelajari GBPP, petunjuk pelaksanaan kurikulum, menimbang mana yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu, dan memilih mana yang terbaik untuk tujuan pendidikan dan untuk kepentingan siswa. Ini merupakan pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan guru secara professional.
c. Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)

GBPP adalah salah satu komponen dari perangkat kurikulum yang merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dalam bidang pengajaran di sekolah. GBPP itu memberikan petunjuk bagi setiap guru tentang bagaimana menyusun program-program pengajaran dan penilaian serta bagaimana melaksanakan proses belajar-mengajar.

GBPP terdiri dari unsur-unsur:
1) tujuan kurikuler,
2) tujuan instruksional umum,
3) bahan pengajaran (pokok bahasan, subpokok bahasan, dan uraian),
4) program (kelas, semester, alokasi waktu)
5) metode,
6) sarana/sumber, dan
7) penilaian.
Dari GBPP guru dapat menyusun program pengajaran per tahun, program semester, dan satuan pelajaran. Demikian juga guru dapat menyusun program penilaian formatif dan sumatif semester atau akhir tahun. Administrasi Kurikulum memiliki tujuan, yaitu:
1.Membantu para pelaksana pendidikan dalam memahami cara merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, serta menilai proses belajar mengajar di sekolah.
2.Meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan pendidikan dengan lingkungan sebagai sumber belajar dan kebutuhan siswa untuk bekal hidup di masyarakat.

B. Pengembangan Kurikulum

Dilihat dari pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar selama ini (terutama kurikulum tahun 1968, 1975, 1984) dan juga dilihat dari struktur kurikulum yang dikembangkan, pendekatan pengembangan kurikulum di Indonesia lebih bersifat sentralistik, artinya kebijakan pengembangan kurikulum dilakukan pada tingkat pusat (Kurikulum Nasional). Pada kurikulum tahun 1994 sesuai dengan menculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, kebijakan pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua bagian yang sering dikenal dengan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Kurikulum nasional dan wajib dipelajari oleh semua siswa sekolah dasar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Kurikulum muatan lokal ialah kurikulum yang isi dan bahan kajiannya ditetapkan dan disesuaikan dengan keadana lingkungan alam, sosial ekonomi, budaya serta kebutuhan pembangunan daerah. Proporsi kurikulum nasional tetap masuh jauh lebih besar dibandingkan dengan kurikulum muatan lokal (perbadingannya kira-kira 80% : 20%). Tentang pengembangan kurikulum muatan lokal secara lebih luas akan dibahas pada bagian lain dalam Kegiatan Belajar 1 ini.
Untuk lebih jelasnya tentang kebijakan-kebijakan pengembangan kurikulum di atas, apabila Anda membaca dan mencermati buku undang-undang dan peraturan pemerintah sebagaimana dikemukakan diatas, Anda akan menemukan klausal yang berbunyi sebagai berikut.
1. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuainnya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (UU Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 37).
2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan (UU Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 38 ayat (1)).
3. Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri (UU Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 38 ayat (2)).

4. Satuan pendidikan dasar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional (PP Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 14 ayat (3)).
5. Satuan pendidikan dasar dapat menjabarkan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat (UU Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 14 ayat (4)).
Selain kebijakan pengembangan kurikulum diuraikan di atas, terdapat pula tahap-tahap pengembangan kurikulum sekolah dasar sebagai berikut.
1. Pengembangan Kurikulum pada Tahap Makro
Pada tahap ini, pengembangan kurikulum dikaji dalam lingkup nasional, baik untuk pendidikan sekolah maupun luar sekolah, baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.
2. Pengembangan Kurikulum pada Tahap Institusi
Pada tahap ini, kegiatan pengembangan kurikulum dilakukan di setiap lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah dasar. Aspek-aspek yang dikembangkan pada tahap ini diantaranya tujuan lembaga sekolah dasar, mata pelajaran-mata pelajaran yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan tersebut, dan fasilitas yang dibutuhkan termasuk media dan alat pembelajaran.
3. Pengembangan Kurikulum pada Tahap Pelajaran
Pada tahap ini, pengembangan kurikulum diwujudkan dalam bentuk Garis-garis Program Pengajaran (GBPP) untuk masing-masing mata pelajaran yang dikembangkan di sekolah dasar. Dari GBPP tersebut oleh guru selanjutnya dijbarkan menjadi program caturwulan / semester yang merupakan program yang akan dilaksanakan pada periode belajar tertentu, yaitu sekitar 3-4/6 bulan. Dalam periode waktu tersebut diharapkan para siswa dapat menguasai satu kesatuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. Isi program caturwulan / semester ini adalah apa yang ada dalam GBPP suatu mata pelajaran, kemudian dilakukan pengaturan-pengaturan yang melengkapinya seingga program tersebut membentuk suatu program kerja selama satu caturwulan / semester lengkap dengan penentuan alokasi waktu yang dibutuhkan serta kapan dilaksanakannya.
4. Pengembangan Kurikulum pada Tahap Program Pengajaran
Tahap ini merupakan tahap pengembangan kurikulum secara mikro pada level kelas, dimana tugas pengembangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya seorang guru. Dengan berpedoman pada GBPP dan program caturwulan, kemudian guru menjabarkannya dalam bentuk persiapan mengajar harian (PHM) atau dulu dikenal dengan nama satuan pelajaran (satpel) utuk satu atau beberapa kali pertemuan tatap muka di kelas.
Kurikulum pada jenjang pendidikan mana pun biasanya dikembangkan dengan menganut prinsip-prinsip tertentu, di mana prinsip yang dianut merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum itu. Pada dasarnya kita harus bisa menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang telah ditentukan oleh para pengambil keputusan, namun dmeikian khususnya pada tataran pelaksanaan kurikulum di sekolah kita bisa menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, selalu mungkin terjadi suatu kurikulum sekolah menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda dengan yang digunakan dalam kurikulum sekolah lainnya.
Seiring dengan berkembangnya zaman, kurikulum pun mengalami perubahan dan perbaikan. Kurikulum dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, perubahan dan perbaikan kurikulum yang dilakukan harus memiliki landasan berpijak yang jelas dan kokoh., akan membuat bias dan tidak terarah sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Landasan pengembangan kurikulum di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama para pembuat kebijakan di tingkat pusat.
Sepanjang kurun waktu tiga puluh empat tahun kita sudah mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan kurikulum. Kurikulum 1975 dikembangkan untuk memperbaharui Kurikulum 1968; Kurikulum 1984 dikembangkan untuk memperbaiki Kurikulum 1975; Kurikulum 1994 dikembangkan untuk memperbaiki Kurikulum 1984; dan Kurikulum 2004 dikembangkan untuk memperbaiki dan memperbaharui Kurikulum 1994. jika dikaji dari segi waktu, perubahan dan perbaikan kurikulum sepanjang waktu tersebut bisa dianggap wajar. Ketidakwajaran muncul tatkala perubahan dan perbaikan kurikulum tersebut tidak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, malahan sebaliknya, terjadi penurunan kualitas pendidikan.
Kurikulum 2004 yang dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum 1994 dari segi penyajian. Kurikulum Berbasis Kompetensi berisi kompetensi atau kemampuan dasar yang harus dicapai oleh peserta didik melalui materi pokok dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan pemikiran-pemikiran selektif yang mengadopsi dan mengkompromikan unsur-unsur, nilai-nilai, dan praktik-praktik dari berbagai pendekatan. Kurikulum Berbasis Kompetensi berorientasikan pada perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan integritas bangsa melalui pembentukan-pembentukan individu yang cerdas, religius, toleran, mandiri, dan berdisiplin serta menjunjung tinggi modal dalam pergaulan antarsesama. Kurikulum Berbasis Kompetensi difokuskan pada peningkatan mutu hasil belajar peningkatan mutu lulusan.
Kompetensi itu sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh, melalkui pendidikan dan latihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Kompetensi dasar ini terdiri dari 4 kompetensi berikut.
1. Kompetensi akademik, artinya peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup secara independent.
2. Kompetensi okupasional, artinya peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja.
3. Kompetensi cultural, artinya peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam system budaya dan tata nilai masyarakat yang pluralistik.
4. Kompetensi temporal, artinya peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupannya, serta mampu memanfaatkan ketiga kemampuan dasar yang telah dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman.

Kurikulum Berbasis Kompetensi diharapkan dapat mengakomodasikan berbagai perbedaan, kesiapan, potensi akademik, minat siswa, lokalitas, lingkungan dan budaya. Keragaman tersebut digunakan untuk memaksimalkan pencapaian hasil belajar, guna mencapai keunggulan di berbagai bidang keahlian dalam menghadapi persaingan global. Selain itu, penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi ini merupakan salahs atu upaya untuk mengantisipasi tantangan masa depan dengan memberdayakan semua potensi yang digali dari kemajemukan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Beberapa aspek dalam pengembangan kurikulum perlu diketahui oleh pendidik:
1. Prosedur Pembahasan Materi Kurikulum
Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah masih berupa rencana tertulis, sementara dalam pelaksanaan (rencana fungsional) dilakukan oleh guru. Materi yang disampaikan kepada siswa perlu dibahas oleh guru melalui diskusi dengan sesama rekan guru satu bidang studi, semua guru, atau dengan kepala sekolah. Dalam pembahasannya dapat dilakukan dengan diskusi kelompok, seminar, lokakarya, dll.
2. Penambahan Mata Pelajaran Sesuai dengan Lingkungan Sekolah
Penambahan mata pelajaran dimungkinkan berdasarkan pasal 38 UU No. 2 Tahun 1989. Mata pelajaran dapat ditambahkan oleh sekolah ke dalam kurikulum yang disesuaikan dengan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan bersangkutan. Namun hal tidak mengurang kurikulum yang berlaku secara nasional. Penambahan mata pelajaran haruslah melalui prosedur akademik, seperti:
1) Harus ada pengkajian secara hati-hati tentang aspek filsafat, aspek sosiologis/kebutuhan masyarakat; serta kecocokan dengan perkembangan anak.
2) Harus memenuhi prinsip pembinaan dan pengembangan kurikulum, yaitu:
a) Relevansi; (kesesuaian dengan lingkungan) relevansi terbagi atas: ke dalam (keterpaduan di dalam lingkungan) dan ke luar (sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.)
b) Efektivitas; (peranan dalam pengembangan sekolah, dimana akan meningkatkan keberhasilan sekolah secara kuantitatif dan kwalitatif).
c) Efisiensi; (seberapa jauh lingkungan sekolah mendukung pelaksanaan pelajaran tersebut, sehingga mampu mendayagunakan waku, biaya, dan sumber-sumber lainnya secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai.)
d) Kontinuitas (dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga menciptakan kesinambungan antar jenjang pendidikan.)
e) Fleksibilitas (memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap kondisi).
f) Praktis (mudah untuk digunakan dengan alat dan biaya yng relatif murah)
Bila aspek di atas terpenuhi, maka ada prosedur administratif (prosedur akademik berjalan beriringan, walau prosedur akademik harus lebih dahulu selesai agar mata pelajaran tersebut dapat diakui dalam keilmuan.) Prosedur administratif tersebut, terdiri atas:
a) Usul penambahan datang dari berbagai pihak.
b) Usul dibicarakan dalam rapat kelompok guru sejenis
c) Untuk memberikan pertimbangan akademik, diundang narasumber yang dianggap mampu memberi masukan.
d) Dibentuknya tim kecil yang menyiapkan dokumen garis-garis besar program mata pelajaran yang dibahas dalam rapat dewan guru.
e) Jika disetujui, maka persetujuan ini diusulkan ke Kepala Bidang pada Kanwil Depdiknas.
3. Penjabaran dan Penambahan Bahan Kajian Mata Pelajaran
Dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dapar menambah kajian mengenai suatu mata pelajaran dengan catatan tidak bertentangan dan mengurangi kurikulum yang telah ditetapkan. Penjabaran ini dapat dilakukan oleh: a) guru bidang studi; b) kelompok guru bidang studi; c) guru bersama kepala sekolah; d) dilakukan oleh pengawas; e) dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
C. PELAKSANAAN KURIKULUM
Dalam pelaksanaan kurikulum :
1. Penyusunan dan pengembangan satuan pengajaran
Satuan Pengajaran (SP) adalah persiapan mengajar secara mendetail per pokok bahasan yang disusun secara sistematik berdasarkan Garis-Garis Besar Program Pengajaran yang telah ada untuk suatu mata pelajaran tertentu.
2. Prosedur penyusunan satuan pengajaran
a) Mengisi identitas mata pelajaran.
b) Menjabarkan tujuan pokok bahasan (TIU) menjadi TIK yang lebih khusus.
c) Menjabarkan sub pokok bahasan sesuai dengan TIK
d) Mengalokasikan waktu pengajaran
e) Menentukan langkah-langkah penyampaian secara rinci
f) Mengantisipasikan perbaikan pengajaran
3. Pengembangan satuan pengajaran
Pengembangan ini dapat berubah, pengurangan, penambahan, pengubahan, atau penggantian. Hal ini tentu disesuaikan dengan perkembangan.
4. Penggunaan satuan pengajaran bukan buatan guru sendiri
Bila hal ini dilakukan oleh guru maka guru tersebut harus melakukan penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan pencocokan dengan GBPP, melakukan pertimbangan (judgment), atau meminta tanggapan kepada orang lain yang sekirannya membantu.
5. Pelaksanaan proses Belajar-Mengajar
Pengalokasian dan pengaturan sumber-sumber yang ada di sekolah untuk memungkinkan proses belajar-mengajar itu dapat dilakukan oleh guru dengan sefektif mungkin. Dalam melaksanakan proses belajar-mengajar, guru harus memperhatikan kesalahan perencanaan, di samping untuk meningkatkan keprofesionalan guru.
6. Pengaturan ruang belajar
Pengaturan ini dilakukan untuk memudahkan siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Penataan harus sedemikian rupa, sehingga guru dan siswa dapat bergerak secara leluasa.
7. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler
Ada 3 kegiatan kurikuler, yaitu:
a) Intrakurkuler: kegiatan yang dilakukan berdasarkan penjatahan waktu sesuai dengan struktur program.
b) Kokurikuler: kegiatan yang ditujukan untuk memperkaya pelajaran. Misalnya: penugasan, pekerjaan rumah, dll.
c) Ekstrakurkuler: kegiatan di luar intrakurikuler yang ditujukan untuk memperluas pengetahuan siswa, menambah ketrampilan, mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat, minat, menunjang pencapaian tujuan kurikuler serta melengkapi usaha pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
8. Evaluasi hasil belajar dan program pengajaran.
Berguna untuk memberikan berbagai informasi secara berkesanambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Memperbaiki cara belajar, memberitahukan perkembangan siswa, dan memberikan penilaian atas hasil belajar siswa. Tingkat keberhasilan program diukur dengan membandingkan hasil dengan target yang dirumuskan dalam rencana. Hal ini penting untuk memperbaiki kinerja guru, dan merupakan bentuk tanggung jawab guru kepada sekolah dan masyarakat.

Secara umum Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut.
a. Menitikberatkan pada pencapaian target dan kompetensi (attainment targets) daripda penguasaan materi.
b. Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia.
c. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Kurikulum Berbasis Kompetensi diharapkan dapat lebih membantu para pelaksana pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran karena dilengkapi dengan target yang jelas, materi pokok, standar hasil belajar siswa, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran. Kemajemukan sumber daya pendidikan di Indonesia sangat memungkinkan munculnya keragaman pemahaman dan penafsiran terhadap sandar nasional yang dampaknya akan mempengaruhi pencapaian standar nasional kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam melaskanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi ini diperlukan Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam Manajemen Berbasis Sekolah, kepala sekolah berfungsi sebagai manajer pendidikan sehingga kepala sekolah dituntut untuk bertanggung jawab atas seluruh komponen sekolah. Menurut Ariantoni (2002), yang disampaikan pada seminar nasional “Menyongsong Kurikulum Bahasa Indonesia Berbasis Kompetensi : Peluang dan Tantangan” di Kampus Bumi Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia, kelebihan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah sebagai berikut.
1. dapat dijadikan acuan secara nasional dalam mengembangkan mata peljaran di masing-masing daerah.
2. Memudahkan daerah untuk mengembangkan mata pelajaran sesuai dengan lingkungannya.
3. Memberi peluang kepada sekolah untuk megembangkan kurikulum sesuai dengan potensinya.
4. Memudahkan guru dalma menentukan materi pelajaran.
5. Meningkatkan kreativitas guru dalam proses belajar.
6. Memudahkan sistem evaluasi.

Kurikulum Berbasis Kompetensi ini bertumpu pada rekonstruksi sosial dan teknologi, artinya pembelajaran dilakukan dengan menekankan pada interaksi individu dengan lingkungannya sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuannya sendiri (self regulated). Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas harus dapat membantu siswa untuk memahami makna pengetahuan melalui metode yang memberikan kreasi untuk menemukan. Siswa dididik untuk mampu memiliki daya saing yang tinggi dengan sejumlah competitor dalam lingkungan masyarakat.

D. ADMINISTRASI KESISWAAN
Siswa merupakan salah satu sub-sistem yang penting dalam system pengelolaan pendidikan disekolah menengah. Administrasi siswa dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa disuatu sekolah mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa berada disekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusuf terhadap berlangsungnya proses belajar-mengajar yang efektif.
Tugas kepala sekolah dan para guru dalam hal ini adalah memberikan layanan kepada siswa, dengan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
a. Kegiatan Dalam Administrasi Kesiswaan
Kegiatan dalam administrasi kesiswaan dapat dipilih menjadi tiga bagian besar, yaitu kegiatan penerimaan siswa, pembinaan siswa, dan penamatan program siswa disekolah.
1. Penerimaan Siswa
Penerimaan siswa adalah proses pencatatn dan layanan kepada siswa yang baru masuk sekolah, setelah mereka memenuhi
Persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu.
2. Pembinaan Siswa
Yang dimaksudkan dengan pembinaan siswa adalah pemberian layanan kepada siswa disuatu lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar jam belajarnya dikelas. Pembinaan kepada siswa dilakukan dengan menciptakan kondisi atau membuat siswa sadar akan tugas-tugas belajarnya.
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan siswa ini adalah ;
a) Orientasi siswa baru
b) Pengaturan kehadiran siswa
Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran siswa,antara lain;
1. Papan absensi harian siswa (per kelas dan per sekolah)
2. Buku absensi harian siswa
3. Rekapitulasi absensi siswa
c) Pencatatan siswa di kelas
Dalam rangka pembinaan siswa perlu juga dilakukan pencatatan dikelas. Pencatatan itu dapat berupa daftar siswa di kelas, grafik prestasi belajar, dan daftar kegiatan siswa.
d) Pembinaan siswa disiplin
Disiplin merupakan suatu keadaan dimana sikap, penampilan, dan tingkah laku siswa sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku disekolah, dikelas atau dimana saja mereka berada.
e) Tata tertib sekolah
Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan kepala sekolah untuk melatih siswa agar dapat mempraktekkan disiplin di sekolah. Disiplin sekolah dapat diberikan antara lain melalui ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah sesuatu yang bersifat menyenagkan yang diterima siswa karena berprestasi, berusaha dengan baik atau bertingkah laku yang dapat dijadkan contoh bagi yang lain. Sedngkan hukuman adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang harus diterima atau dikerjakan siswa karena mereka bertingkah laku yang tidak pada tempatnya (Carolyn, 1984).
Kalau ganjaran diberikan untuk membuat siswa melakukan hal yang positif, maka hukuman diberikan dengan maksud agar siswa jera atau tidak ingin lagi berbuat lagi hal-hal yang negaif. Hukuman diberikan kepada siswa dalam batas-batas yang wajar, sehingga misi mendidik siswa tercapai.
f) Promosi dan mutasi
Promosi atau kenaikan kelas adalh perpindahan siswa dari suatu kelas ke kelas lainnya yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Promosi atau kenaikan kelas dilaksanakan dengan berpedoman kepada norma-norma kenaikkan kelas yang ditetapkan bersama antara semua guru dan kepala sekolah dalam rapat kenaikkan kelas. Keputusan kenaikkan kelas ini hendaknya diambil dari landasan yang mewakili sosok siswa secara utuh, baik ditinjau dari ranah kognitif, efektif, mauoun psikomotornya. Promosi harus dilaksanakan dengan hati-hati dalm arti harus dipertimbangkan beberapa prinsif yang penting, yaitu:
1. Promosi harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan keeadaan siswa secara pribadi.
2. Promosi harus mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dicapai oleh siswa.
3. Promosi harus mempertimbangkan laju perkembangan prestasi yang dicapai siswa.
4. Promosi harus mempertimbangkan mata pelajaran-mata pelajaran yang akan ditempuh siswa di kelas yang lebih tinggi.
Mutasi merupakan perpindahan siswa dari suatu sekolah ke sekolah lainnya dengan alasn=alas an tertentu. Mutasi adalah hak setiap siswa, oleh karena itu sekolah harus dapat memberikan kesempatan kepada siswanya yang akanmenggunakan haknya itu. Mutasi harus dilakukan melalui prosedur tertentu dan dicatat oleh kedua sekolah, sekolah asal dan sekolah tujuan.
3. Tamat Belajar
Apabila siswa telah menamatkan (selesai dan lulus) semua mata pelajaran atau telah menempuh kurikulum sekolah dengan memuaskan, maka siswa berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar dari kepala sekolah. Dalam hal yang demikian, sisa tidak mempunyai hak lagi untuk tetap tinggal di sekolah yang bersangkutan karena dianggap telah menguasai semua mata pelajaran atau kurikulum sekolah.
Tamat belajar untuk sekolah menengah, pada dasarnya merupakan pencapaian salah satu tanggauntuk pendidikan yang lebih lanjut, atau pencapaian suatu keterampilan yang dapat digunakan untuk menompang kehidupan di masyarakat.

b. Peranan Guru dalam Administrasi Kesiswaan

Keterlibatan guru dalam administrasi kesiswaan tidak sebanyak keterlibatannya dalam mengajar. Dalam administrasi kesiswaan guru lebih banyak berperan secara tidak langsung.
Beberapa peranan guru dalam administrasi kesiswaan, antara lain :
1. Penerimaan siswa baru
Dalam penerimaan siswa baru guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Diantara mereka mereka dapat ditunjuk sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksaan tugas.
2. Masa orientasi siswa
Dalam masa orientasi siswa tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena andaikata terjadi salah langkah pada saat pertama, dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya.
3. Pengaturan kehadiran siswa di kelas
Untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas guru juga mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana akan tetapi harus baik. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa, misalnya sebagai pertimbangan dalam menetapkan kenaikkan kelas.
4. Memotivasi siswa
Dalam hal memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar siswa-siswanya.

5. Menciptakan disiplin
Dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, peranan guru sangat penting karena guru dapat menjadi model. Untuk membuat siswa memiliki disiplin yamg tinggi, maka guru harus mampu manjadi contoh atau panutan bagi siswa –siswanya. Guru juga harus mampu menegakkan disiplin dan tidak merusaknya sendiri. Di samping itu guru juga harus mampu mengambil keputusan secara bijaksana dan konsisten untuk memberikan ganjaran dan hukuman kepada para siswa yang pantas mendapatkannya.
Beberapa peranan guru dalam administrasi pendidikan diantaranya:
a) Dalam penerimaan siswa, guru dapat terlibat di dalamnya seperti: menjadi panitia.
b) Dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat siswanya mampu dengan cepat melakukan penyesuaian.
c) Untuk pengaturan kehadiran siswa. Hal ini juga penting untuk melakukan penilaian akhir.
d) Memotivasi siswa agar berprestasi tinggi.
e) Untuk menciptakan disiplin sekolah/kelas yang baik.

E. ADMINISTRASI PRASARANA DAN SARANA
Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan diperlukan fasilitas pendukung yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Dalam mengelola fasilitas agar mempunyai manfaat yang tinggi diperlukan aturan yang jelas, serta pengetahuan dan keterampilan personel sekolah dalam administrasi prasarana dan sarana tersebut. Prasarana dan sarana pendidikan adalah semua benda bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar-mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Administrasi prasarana dan sarana pendidikan merupakan keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi prasarana dan sarana pendidikan meliputi:
1) perencanaan kabutuhan,
2) pengadaan,
3) penyimpanan,
4) inventarisasi,
5) pemeliharaan, dan
6) penghapusan prasarana dan sarana pendidikan
a. Perencanaan Kebutuhan
Penyusunan daftar kebutuhan prasarana dan sarana di sekolah didasarkan atas pertimbangan bahwa:
a) Pengadaan kebutuhan prasarana dan sarana karena berkembangnya kebutuhan sekolah.
b) Pengadaan prasarana dan sarana untuk penggantian barang-barang yang rusak, dihapuskan, atau hilang.
c) Pengadaan prasarana dan sarana untuk persediaan barang.
b. Pengadaan Prasarana dan Sarana Pendidikan
Pengadaan adalah kegiatan untuk menghadirkan prasarana dan sarana pendidikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas sekolah.
Pengadaan prasarana dan sarana pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara:
a) Pembelian
b) Buatan sendiri
c) Penerimaan hibah atau bantuan
d) Penyewaan
e) Pinjaman
f) Pendaurulangan
Pengadaan prasarana dan sarana pendidikan di suatu lembaga pendidikan atau sekolah dapat dilakukan dengan dana rutin, dana dari masyarakat atau dana bantuan dari pemerintah daerah atau anggota masyarakat lainnya.
c. Penyimpanan Prasarana dan Sarana Pendidikan
Penyimpanan merupakan kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan persediaan prasarana dan sarana di dalam ruang penyimpanan/gudang. Penyimpanan hanya bersifat sementara. Penyimpanan dilakukan agar barang/prasarana dan sarana yang sudah diadakan/dihadirkan tidak rusak sebelum tiba saat pemakaian. Penyimpanan barang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sifat barang-barang yang disimpan. Dengan demikian nilai guna barang tidak susut sebelum barang itu dipakai.
d. Inventarisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan
Inventarisasi adalah kegiatan melaksanaan pengurusan penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang yang menjadi milik sekolah menengah yang bersangkutan dalam semua daftar inventaris barang.
Daftar barang inventaris merupakan suatu dokumen berisi jenis dan jumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi milik dan dikuasai oleh Negara, serta berada di bawah tanggung jawab sekolah. Daftar barang itu terdiri dari:
a) Kartu inventaris ruangan
b) Kartu inventaris barang
c) Buku inventaris

e. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendidikan
Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisi baik dan siap dipakai. Pemeliharaan dilakukan secara kontinu terhadap semua barang-barang inventaris. Pemeliharaan barang inventaris kadang-kadang dianggap sebagai suatu hal yang sepele, padahal sebenarnya pemeliharaan ini merupakan suatu tahap kerja yang tidak kalah pentingnya dengan tahap-tahap yang lain dalam administrasi prasarana dan sarana. Sarana dan prasarana yang telah dibeli dengan harga mahal, akan bertambah mahal apabila tidak dipelihara sehingga tidak dapat dipergunakan.
Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara berhati-hatu dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas professional yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud.
Pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris meliputi:
a) Perawatan
b) Pencegahan kerusakan
c) Penggantian ringan
Pemeliharaan berbeda denga rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan berskala besar dan dilakukan pada waktu tertentu saja.
f. Penghapusan Prasarana dan Sarana Pendidikan
Penghapusan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik nagara/daerah dari daftar inventaris karena barang itu dianggap sudah tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, atau biaya pemeliharaaannya sudah terlalu mahal.
g. Pengawasan Prasarana dan Sarana Pendidikan
Pengawasan prasarana dan sarana merupakan kegiatan pengamatan, pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Hal ini untuk menghindari penyimpangan, penggelapan atau penyalahgunaan. Pengawasan dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan itu.
Pengawasan dapat dilakukan oleh kepala sekolah (pengawasan melekat), aparat departemen P dan K atau aparat lain yang berwenang. Pengawasan harus dilakukan secara objektif, artinya pengawasan itu harus didasarkan atas bukti-bukti yang ada. Apabila dari hasil pengawasan/pemeriksan ternyata terdapat kekurangan-kekurangan, maka kepala sekolah wajib melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan penyelesaiannya. Untuk pendokumentasian hasil pemeriksaan, perlu adanya buku pemeriksaan untuk diisi oleh pemeriksa.
h. Peranan Guru dalam Administrasi Prasarana dan Sarana
Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai andil dalam administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Dalam hal ini guru, lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran lainnya dibandingkan dengan prasarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan.
Peranan guru dalam administrasi prasarana dan sarana dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana yang dimaksud.
1. Perencanaan
Guru sekolah menengah dituntut untuk memikirkan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah, supaya hal tersebut fungsional dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar. Perencanaan pengadaan barang menuntut keterlibatan guru karena semua barang yang dipergunakan dalam proses belajar-mengajar harus sesuai dengan rancangan kegiatan belajar-mengajar itu. Perencanaan pengadaan barang yang menuntut keterlibatan guru di antaranya adalah pengadaan alat pengajaran dan media pengajaran. Dalam hal ini, guru harus merencanakan pengadaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan proses belajar-mengajar dalam kurun waktu tertentu. Dalam pengadaan perabot kelas, guru juga perlu memikirkan manfaat perabot-perabot itu dalam menunjang proses belajar-mengajar. Perabot tersebut seperti papan tempel majalah dinding, papan rencana kegiatan kelas, dan tempat penyimpanan alat-alat pelajaran atau alat peraga milik kelas.
2. Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Guru harus dapat memanfaatkan segala sarana seoptimal mengkin dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pemakaian sarana dan prasarana pengajaran yang ada. Juga bertanggung jawab terhadap penempatan sarana dan prasarana tersebut di kelas di mana dia mengajar.
Perawatan prasarana dan sarana secara sederhana, yang tidak harus membutuhkan keahlian profesional, dapat dilakukan oleh guru. Dalam hal pemeliharaan atau perbaikan yang lebih kompleks, misalnya berkaitan dengan alat-alat elektronik, petugas atau ahli medis atau teknisi pendidikan lebih berkompeten untuk melakukan pemeliharaan itu.
3. Pengawasan dan Penggunaan
Apabila sarana dan prasarana pendidikan itu digunakan oleh siswa yang ada di kelasnya, maka tugas guru adalah melakukan pengawasan atau memberikan arahan agar siswa dapat menggunakan atau memakai sarana dan prasarana pendidikan itu sebagaimana mestinya.

F. ADMINISTRASI PERSONAL
Personal pendidikan dalam arti luas meliputi guru, pegawai, dan siswa.Personal pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukatif dan yang membidangi kegiatan nonedukatif (ketatusahaan). Personal bidang edukatif ialah mereka yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar-mengajar, yaitu guru dan konselor (BK), sedangkan personal bidang nonedukatif seperti petugas tata usaha dan penjaga atau pesuruh sekolah. Semua personal atau pegawai tersebut mempunyai peranan yang penting dalam kelancaran jalannya pendidikan dan pengajaran di sekolah.
Seorang kepala sekolah/pemimpin sekolah dapat dibantu oleh seorang atau beberapa orang wakil kepala yang mengkoordinasikan urusan kurikulum/kegiatan belajar-mengajar, urusan kesiswaan,urusan sarana-prasarana pendidikan, dan sebagainya. Kelompok personal nonedukatif dipimpin oleh ketua tata usaha, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta hubungan kerja tersendiri pula. Tugas ini disesuaikan dengan luas lingkup pekerjaan dan keadaan personalnya.
Administrasi personal ini difokuskan kepada pembahasan guru sekolah menengah sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-perundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku.
Pegawai negeri terdiri dari :
• Pegawai negeri sipil (pusat, daerah, dan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah)
• Anggota angkatan bersenjata RI.
Dalam peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1990 pasal 13 disebutkan bahwa pengadaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab menteri pendidikan dan kebudayaan atau menteri lain ( menteri agama atau menteri lain yang departemennya mempunyai sekolah kedinasan).
a. Pengadaan Guru Sekolah Menengah Sebagai Pegawai Negeri.
Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pengadaan pegawai negeri sipil adalah untuk mengisi formasi. Yang dimaksud dengan Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi Negara untuk mampu malaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.
Lowongan formasi dalam suatu organisasi umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu : adanya perluasan organisasi, dan adanya pegawai negeri sipil yang berhenti, meninggal dunia atau pension. Karena pegawai negeri sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka penerimaan pegawai negeri sipil harus didasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun mutu.
b. Pengisian Jatah atau Formasi Baru
Untuk penambahan dan pengangkatan guru sekolah menengah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
 Persyaratan untuk diangkat sebagai guru sekolah menengah.
Yang mau melamar menjadi pegawai negeri sipil telah diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1976, diantaranya sebagai berikut :
a) warga Negara Indonesia
b) Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun.
c) Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan
 Lamaran.
Setiap pelamar harus nengajukan lamaran secara tertulis dengan tangan sendiri oleh pelamar. Surat lamaran harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran
a) Daftar riwayat hidup
b) Salinan ijazah / STTB, dan surat lain yang biasanya disebutkan dalam pengumuman penerimaan pegawai.
 Ujian / Seleksi.
Ujian dilaksanakan oleh panitia penerimaan guru sekolah menengah. Bahan-bahan terdiri dari pengetahuan umum dan pengetahuan teknis.
 Pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil.
Para pelamar yang telah memenuhi syarat diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil dalam lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan.

c. Pembinaan Pegawai Negeri sipil
Dalam pembinaan guru sekolah menengah sebagai pegawai negeri sipil yang penting harus diperhatikan adalah hak dan kewajibannya.
Pembinaan pegawai negeri sipil didasarkan atas sistem karier dan system prestasi kerja. Sistem karier adalah pembinaan pegawai negeri yang didasarkan atas aturan bahwa pengangkatan pertama pegawai didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang pengembangannya didasarkan pada masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat objektif yang lain.
Sistem prestasi kerja adalah system dimana pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai oleh orang yang diangkat itu.
1. Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Calon pegawai negeri sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama dua tahun diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi pegawai negeri sipil dalam pangkat tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan dalam pangkat pegawai Negeri sipil.
Pengangkatan pertama calon pegawai negeri sipil diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1976. Pangkat / jabatan guru dari yang terendah sampai yang tertinggi dengan golongan ruang yang sesuai sebagai berikut :

(1). Guru Pratama Golongan ruang II/a
(2). Guru Pratama Tingkat I Golongan ruang II/b
(3). Guru Muda Golongan ruang II/c
(4). Guru Muda Tingkat I Golongan ruang II/d
(5). Guru Madya Golongan ruang III/a
(6). Guru madya Tingkat I Golongan ruang III/b
(7). Guru Dewasa Golongan ruang III/c
(8). Guru Dewasa Tingkat I Golongan ruang III/d
(9). Guru Pembina Golongan ruang IV/a
(10). Guru Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b
(11). Guru utama Golongan ruang IV/c
(12). Guru utama Golongan ruang IV/d
(13). Guru utama Golongan ruang IV/e
3. Penggajian Pegawai Negeri Sipil
Pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu pangkat tertentu diberikan gaji pokok berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.Selain gaji pokok, kepada pegawai negeri juga diberikan tunjangan-tunjangan antara lain :
a. Tunjangan Keluarga
Tunjangan keluarga terdiri atas : a). Tunjangan Istri/ suami sebesar 5% dari gaji pokok.
b). Tunjangan anak sebesar 2% untuk setiap anak, sebanyak-banyaknya 3 anak.

b. Tunjangan Pangan.
Tunjangan pangan berupa tunjangan seharga sepuluh kilogram untuk setiap anggota sebanyak lima orang.
c. Tunjangan Jabatan.
Jenis jabatan dan besarnya tunjangan jabatan ditentukan dengan keputusan presiden. Dapat berbentuk tunjangan struktual dan tunjangan fungsional.
d. Tunjangan Lain-lain
Diberikan sesuai dengan keputusan daerah.
4. Kenaikan Gaji Berkala.
Guru sekolah menengah sebagai pegawai negeri sipil diberikan gaji berkala dengan syarat :
a. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
b. Paftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup.
5. Kenaikan pangkat Gurun Sekolah Menengah.
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan pemerintah atas pengabdian pegawai negeri sipil yang bersangkutan tersebut terhadap Negara. Menurut peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, Jenis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagai berikut :
a) Kenaikan Pangkat Reguler
b) Kenaikan Pangkat pilihan
c) Kenaikan Pangkat istemewa
d) Kenaikan Pangkat pengabdian
e) Kenaikan Pangkat anumerta
f) Kenaikan Pangkat dalam tugas belajar
g) Kenaikan Pangkat selama menjadi pejabat Negara

h) Kenaikan Pangkat selama dalam penugasan di luar instansi induk
i) Kenaikan Pangkat selama menjalankan wajib militer
j) Kenaikan Pangkat sebagi penyesuaian ijazah
k) Kenaikan Pangkat pangkat pilihan

6. Cuti Pegawai Negeri Sipil
Cuti Pegawai Negeri sipil diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. Jenis cuti pegawai negeri antara lain: Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti bersalin, Cuti Karena alasan penting, dan Cuti diluar tanggungan Negara.
7. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Unsur-unsur yang dinilai dalam DP3 adalah : Kesetiaan, Prestasi kerja, Tanggung jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerja sama, Prakarsa, Kepemimpinan. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :
1) Amat baik = 91 – 100
2) Baik =76 – 90
3) Cukup =61 – 75
4) Sedang =51 – 60
5) Kurang =kurang dari 50
d. Kesejahteraan Pegawai.
Pemerintah juga mengusahakan beberapa hal untuk kesejahteraan pegawai negeri sipil. Yaitu : taspen, askes, dan koperasi.
e. Pemindahan.
Dilihat dari sudut sebab-sebabnya, pemindahan pegawai dapat atas :
1) Pemindahan atas permintaan sendiri
2) Pemindahan tidak atas kemauan sendiri
3) Pemindahan atas kepentingan dinas
f. Pemberhentian
Pemberhentian pegawai negeri sipil dapat terjadi karena :
1) Permintaan sendiri
2) Mencapai batas usia pensiun
3) Adanya penyederhanaan organisasi
4) Melakukan pelanggaran / tindak pidana penyelewengan
5) Tidak cakap rohani / jasmani
6) Meninggalkan tugas
7) Meninggal dunia / hilang, dan
8) Hal lain-lain.

g. Pensiun
Pensiun maksudnya adalah berhentinya seseorang yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil karena telah mencapai batas yang telah ditentukan atau karena menjalankan hak atas pensiunnya. Batas Usia seorang pegawai negeri sipil untuk mendapatkan pensiun adalah 56 tahun. Batas ini dapat diperpanjang menjadi :
1) 65 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan ahli peneliti dan peneliti, guru besar, lektor kepala dan lektor, jabatan lainnya yang ditentukan presiden.
2) 60 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon I dan eselon II, Pengawas, guru sekolah menengah sampai dengan SMTA (kepala sekolah, dan pengawas), dan
3) 58 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan sebagai hakim.

G. ADMINISTRASI KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH
Dalam suatui lembaga pendidikan, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penunjang yang penting, yang sifat xa melengkapi akan tetapi tidak dapat ditinggalkan. Dalam kondisi yang sangat terpaksa, pendidikan masih akan dapat berlangsung tanpa adanya biaya. Akan tetapi, setiap usaha peningkatan kualitas pendidikan selalu mempunyai akibat keuangan.
Penanggung jawab administrasi biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya pendidikan di sekolah. Keterlibatan guru dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka tetapi juga memberikan kesempatan untuk mereka ikut serta mengarahkan pembiayaan bagi perbaikan proses belajar-mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam administrasi keuangan ada pemisahan tugas dan fungsi antara otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran uang. Ordonator adalah pejabat yang yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
Kepala sekolah menengah sebagai pemimpin suatu kerja berfungsi sebagai otorisator untuk memerintahkan pembayaran. Bendaharawan sekolah menengah ditugasi untuk melakukan fungsi ordonator dalam menguji hak atas pembayaran. Kepala sekolah menengah wajib melakukan pengawasan dalam penggunaan dana. Oleh sebab itu, kepala sekolah menengah tidak boleh melaksanakan fungsi bendaharawan. Kepala sekolah menjadi pengawas dalam penggunaan dana. Sumber keuangan sekolah menengah:
1) Anggaran pendapat dan belanja negara (APBN); keuangan ini dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui departemen pendidikan. Sekolah mendapatkan anggaran rutin dalam APBN guna menyelenggarakan pendidikan.
2) Bantuan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3); dana berasal dari para pencita pendidikan dan orang tua siswa.
3) Subsidi/bantuan pembiayaan penyelenggaraan sekolah menengah negeri; dana diperoleh dari pemerintah daerah. Kepala sekolah menjadi adminitator yang diwajibkan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ), dengan dilampiri bukti-bukti yang sah.
Keuangan sekolah menengah dapat diperoleh dari dana anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), bantuan (kalau ada) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta bantuan masyarakat. Dana APBN terdiri dari dana rutin dan dana pembangunan. Dana APBD dapat berasal dari pemerintah tingkat I atau tingkat II. Dana dari masyarakat diperoleh dari dana yang dikumpulkan oleh Badan Pembantu Penyelenggaran Pendidikan (BP3), serta bantuan masyarakat lainnya.
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
APBN adalah anggaran yang diatur dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat. Pada dasarnya administrasi dana ini adalah tanggung jawab presiden. Namun demikian presiden mendelegasikan tugas tersebut kepada menteri keuangan, dan menteri keuangan mendelegasikan administrasi keuangan tertentu kepada pejabat yang lebih rendah, demikian seterusnya.
APBN terdiri atas dua jenis anggaran, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini adalah kegiatan yang berlangsung setiap tahun, seperti gaji, biaya kantor, biaya telepon, biaya pemeliharaan gedung dan sebagainya. Untuk memudahkan pengaturan, anggaran rutin dibagi menjadi mata anggaran-mata anggaran. Mata anggaran adalah klasifikasi anggaran untuk membiayai satu kegiatan tertentu. Penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan jumlah dan jenis pengeluaran yang ditentukan secara tetap oleh pemerintah.
Cara mengajukan anggaran rutin dilakukan melalui pengisian Usulan Kegiatan Operasional Rutin (UKOR). Yang menjadi bahan utama dalam penyusunan UKOR ialah program tahunan sekolah yang terinci. UKOR yang telah disahkan oleh pemerintah akan menjadi DIK (Daftar Isian Kegiatan) yang berlaku sebagai SKO (Surat Keputusan Otorisasi).
b. Badan Pembantu Penyelenggara Penddidikan (BP3)
Satu komponen yang membantu pembiayaan pendidikan disekolah menengah, yaitu Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). BP3 ini merupakan organisasi dari para pecinta pendidikan dan orang tua siswa. BP3 ini diharapkan selalu siap membantu sekolah dan menyelenggarakan program-program sekolah.
c. Subsidi / Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Negeri
Untuk pembiayaan dan penyelenggaraan dan pembinaan sekolah menengah negeri oleh pemerintah daerah kadang-kadang diberikan bantuan. Bantuan itu dapat digunakan untuk : pelaksanaan pelajaran sekolah, tata usaha sekolah, pemeliharaan sekolah, kesejahteraan pegawai sekolah, porseni sekolah, pengadaan buku laporan pendidikan (rapor), surat tanda tamat belajar (STTB) serta daftar nilai Ebtanas Murni, supervisi, pembinaan administrasi dan pelaporan, dan pendataan.
Pembukuan dan bantuan dilakukan bendaharawan yang mengelola dana tersubut dan dibukukan dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembukuan dana bantuan disekolah menengah negeri diatur sebagai berikut :
a) Kepala sekolah menengah negeri adalah administrator dana bantuan disekolah menengah negeri dan untuk itu kepala sekolah diwajibkan membuat suatu pembukuan yang ditutup pada setiap akhir bulan.
b) Pembukuan dibuat dalam bentuk buku kas.
Kepala sekolah menengah selaku administrator dan bantuan diwajibkan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah.

H. ADMINISTRASI HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT (HUSEMAS)
Sekolah berada ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan berfungsi sebagai pisau bermata dua. Mata yang pertama adalah menjaga kelestarian nilai-nilai positif yang ada dalam masyarakat, agar pewarisan nilai-nilai masyarakat berlangsung dengan baik. Mata yang kedua adaalah sebagai lembag yang dapat mendorong perubahan nilai dan tradisi sesuai dengan kemajuan dan tuntutan kehidupan serta pembangunan. Kedua fungsi ini seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya keduany dilakukan dalam waktu bersamaan. Oleh karena fungsinya yang kontroversial ini diperlukan saling pemahaman antara sekolah dan masyarakat. Disamping itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Realisasi tanggung jawab itu tidak dapat dilaksanakan apabila hubungan antara sekolah dan masyarakat tidak terjalin dengan sebaik-baiknya.
Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerja sama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Kindred, Bagin, dan Gallagher (1976) mendefinisikan husemas
ini sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian anatara sekolah, personel sekolah dengan masyarakat.
Definisi diatas mengandung beberapa elemen penting, sebagai berikut
1) Adanya kepentingan yang sama antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat memerlukan sekolah untuk menjamin bahwa anak-anak sebagai generasi penerus akan dapat hidup lebih baik, demikian pula sekolah.
2) Untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Yang dimaksud dengan peran serta adalah kepedulian masyarakat tentang hal-hal yang terjadi di sekolah, serta tindakan membangun dalam perbaikan sekolah.
3) Untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerja sama yang baik, melalui komunikasi dua arah yang efisien.
Tujuan utama yang yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan humas adalah :
1) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan sekolah.
2) Peningkatan pemahaman sekolah tentang keadaan serta aspirasi masyarakat tersebut terhadap sekolah.
3) Peningkatan usaha orang tua siswa dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, serta meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan orang tua siswa dalam kegiatan pendidikan disekolah.
4) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pendidikan disekolah dalam era pembangunan.
5) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah
6) Pertanggungjawaban sekolah atas harapan yang dibebankan masyarakat kepada sekolah.
7) Dukungan serta bantuan dari masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah.
1. Prinsip-Prinsip Hubungan Sekolah Masyarakat
Dalam melaksanakan kegiatan hubungan sekolah-masyarakat perlu dianut beberapa prinsip. Prinsip ini memberikan pedoman dan arah kepada guru dan kepala sekolah, sehingga kegiatan hubungan sekolah-masyarakat itu dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip itu adalah :
a) Prinsip otoritas, yaitu bahwa husemas harus dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas, karena pengetahuan dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan sekolah.
b) Prinsip kesederhanan, yaitu bahwa program-program hubungan sekolah-masyarakat harus sederhana dan jelas.
c) Prinsip sensivitas, yaitu bahwa dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat, sekolah harus sensitif terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat. Apa yang dianggap biasa oleh sekolahdapat merupakan hal yang sangat menyinggung perasaan masyarakat.
d) Prinsip kejujuran, yaitu bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat haruslah sesuatau apa adanya dan disampaikan secara jujur. Sekali sekolah memberikan informasi yang tidak benar, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah akan menurun, dan akibatnya sekolah tidak lagi mudah membangun kepercayaan itu kembali.
e) Prinsip ketetapan, yaitu bahwa apa yang disampaikan sekolah kepada masyarakat harus tepat, baik dilihat dari segi isi, waktu, media yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai. Pemilihan waktu yang kurang tepat dapat mengakibatkan kegagalan dari program tersebut.

2. Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Hubungan Sekolah-Masyarakat
Penyelenggaraan program dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari segi prosesnya dan kedua, dari segi jenis kegiatannya. Dibawah ini diuraikan dua hal tersebut.
a) Proses Penyelenggaraan Hubungan Sekolah-Masyarakat
I. Perencanaan program
Perencanaan program hubungan sekolah-masyarakat harus memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan digunakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Kalau perencanaan tidak memperhatikan hal-hal diatas, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinnginkan.
II. Pengorganisasian
Pada dasarnya semua komponen sekolah adalah pelaksana hubungan sekolah-masyarakat. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan husemas dapat berjalan efektif dan efesien.
III. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan hubungan sekolah-masyarakat perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan didalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi.
IV. Evaluasi
Husemas dapat dievaluasi atas dua kriteria: pertama efektivitasnya, yaitu sampai seberapa jauh tujuan telah tercapai, misalnya apakah memang masyarakat sudah merasa terlibat dalam masalah yang dihadapi sekolah, apakah ada perhatian terhadap kemajuan anaknya di sekolah, apakah mereka sudah menunjukkan perhatian terhadap keberhasilan sekolah, apakah mereka telah mau memberikan masukan untuk perbaikan sekolah, dan sebagainya. Kedua efesiensinya, yaitu sampai seberapa jauh sumber yang ada atau yang potensial yang telah digunakan secara baik untuk kepentingan kegiatan hubungan masyarakat.

b) Kegiatan Hubungan Sekolah-Masyarakat
Hubungan sekolah-masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Masing-masing teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan, tergantung pada sasaran dan jangkauannya. Oleh karena itu, kepala sekolah bersama guru diharapkan dapat memilih satu atau lebih teknik yang diperkirakan paling cocok untuk mencapai kegiatan itu, berdasarkan formulasi kebijaksanaan serta keadaan masyarakat dimana dilakukan kegiatan tersebut. Teknik-teknik yang dapat dipakai dalam kegiatan hubungan sekolah-masyarakat antara lain yang penting adalah:

1) Teknik Langsung
Teknik langsung dapat dilaksanakan dengan tatap muka kelompok (misalnya kunjungan pribadi), melalui surat kepada orang tua siswa, dan melalui media massa.
2) Teknik Tidak Langsung
Yang dimaksud dengan teknik tidak langsung disini adalah kegiatan-kegiatan yang secara tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau pembawa pesan akan tetapi mempunyai nilai positif untuk kepentingan husemas. Berita menjalar (grape vine) pun dapat merupakan salah satu teknik tidak langsung dalam melakukan husemas. Cerita dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh anggota masyarakat akan membentuk opini tertentu terhadap suatu sekolah. Dalam masyarakat yang belum banyak menggunakan media komunikasi modern, berita menjalar ini merupakan sarana yang ampuh untuk melakukan komunikasi.

3. Peranan Guru dalam Hubungan Sekolah-Masyarakat
Guru merupakan suatu kunci penting dalam kegiatan husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan husemas itu, yaitu:
 Membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik husemas. Meskipun kepala sekolah merupakan orang kunci dalam pengelolaan husemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program husemas tanpa bantuan guru-guru. Guru-guru dapat ditugasi kepala sekolah melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan husemas, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada. Sebagai contoh, apabila kepala sekolah ingin melaksanakan kunjungan ke rumah siswa, maka kepala sekolah dapat mendelegasikan tugas itu kepada guru. Guru-guru juga dapat ditugasi kepala sekolah untuk membuat program kerja yang mempunyai dampak terhadap popularitas sekolah.
 Membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. Guru adalah tokoh milik masyarakat. Tingkah-laku atau aspek terjang yang dilakukan guru disekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan guru menjadi panutan masyarakat. Dalam posisi yang demikian inilah guru harus memperlihatkan prilaku yang prima. Apabila masyarakat telah mengetahui bahwa guru-guru sekolah tertentu dapat dijadikan suri teladan di masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada sekolah akan menjadi besar yang pada akhirnya bantuan dan dukungan positif masyarakat terhadap sekolah pun akan menjadi lebih besar.
 Dalam melaksanakan semua itu guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan seperangkat aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik mengatur guru untuk menjadi manusia terpuji di mata masyarakat. Karena kode etik juga merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru, maka menjadi suatu kewajiban guru untuk melaksanakan atau mengikutinya. 
“SUPERVISI PENDIDIKAN”

BAB II
PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN SUPERVISI
Sebelum membahas apa itu supervisi secara lebih rinci, terlebih dahulu perlu diterangkan beberapa istilah yang dijumpai di dalam praktek, yang isi kegiatannya mirip dengan supervisi. Istilah-istilah yang dimaksud adalah: inspeksi, penilikan, pengawasan, monitoring dan penilaian atau evaluasi.
Inspeksi berasal dari istilah bahasa belanda inspectie. Di dalam bahasa inggris dikenal inspection. Kedua kata tersebut berarti pengawasan, yang terbatas kepada pengertian mengawasi apakah bawahan (dalam hal ini guru) menjalankan apa yang telah diinstruksikan oleh atasannya dan bukan berusaha membantu guru itu (Ngalim Purwanto, 1990). Pelakunya disebut inspektur.
Dalam perkembangan supervisi selanjutnya dikenal istilah penilikan dan pengawasan. Berbeda dengan inspeksi, penilikan dan pengawasan mempunyai pengertian suatu kegiatan yang bukan hanya mencari kesalahan objek pengawasan itu semata-mata, tetapi juga mencari hal-hal yang sudah baik, untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengawas bertugas melakukan pengawasan, dengan memperhatikan semua komponen system sekolah dan peristiwa yang terjadi di sekolah.
Monitoring sering kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pemantauan. Monitoring berarti kegiatan pengumpulan data tentang suatu kegiatan sebagai bahan untuk melaksanakan penilaian.
Kegiatan penilaian, yang juga disebut evaluasi, merupakan suatu proses membandingkan keadaan kuantitatif atau kualitatif suatu objek dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Ada bermacam-macam konsep supervisi. Secara historis mula-mula diterapkan konsep supervisi yang tradisional, yaitu pekerjaan inspeksi, mengawasi dalam pengertian mencari kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Perilaku supervisi yang tradisional ini disebut snooper vision, yaitu tugas memata-matai untuk menemukan kesalahan. Konsep seperti ini menyebabkan guru-guru menjadi takut dan mereka bekerja dengan tidak baik karena takut dipersalahkan. Kemudian berkembang supervisi yang bersifat ilmiah, ialah:
1. Sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu.
2. Objektif dalam pengertian ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata bukan berdasarkan tafsiran pribadi.
3. Menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan baik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas.
Berikut ini disajikan berbagai pendapat para ahli dalam mendifinisikan supervisi itu. Dalam bukunya: Basic Principle of Supervision, Adams dan Dickey (1959 : 2) mendifinisikan supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Program ini pada hakikatnya adalah perbaikan hal belajar dan mengajar.
Dalam Dictionary of Education Good Carter (1959) memberi pengertian bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran.
Supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru baik secara individual maupun secara kolekttif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran.
Menurut Daresh (1989), misalnya mendefinisikan supervisi sebagai suatu proses mengawasi kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Wiles (1955) mendifinisikan sebagai bantuan dalam perkembangan situasi belajar mengajar.
Lucio dan McNeil (1978) mendifinisikan tugas supervisi, yang meliputi:
a. Tugas perencanaan, yaitu untuk menetapkan kebijakan dan program.
b. Tugas administrasi, yaitu pengambilan keputusan serta pengkoordinasian melalui konferensi dan konsultasi yang dilakukan dalam usaha mencari perbaikan kualitas pengajaran.
c. Partisipasi secara langsung dalam pengembangan kurikulum, yaitu dalam kegiatan merumuskan tujuan, membuat penuntun mengajar bagi guru, dan memilih isi pengalaman belajar.
d. Melaksanakan demonstrasi mengajar untuk guru-guru, serta
e. Melaksanakan penelitian
Robbins (1982, h. 332) mengemukakan supervisi sebagai suatu aktivitas pengarahan langsung terhadap aktivitas-aktivitas bawahan. Tetapi yang memberi pengarahan tersebut dibatasi hanya pada administrator terdepan saja.
Burton dan Bruckner (1955 : 1) mengemukakan supervise adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lebih luas lagi pandangan Kimall Wiles yang menjelaskan bahwa supervisi adalah ban.tuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar –mengajar yang lebih baik. Dijelaskan bahwa situasi belajar-mengajar di sekolah akan lebih baik tergantung kepada keterampilan supervisor sebagai pemimpin. Seorang supervisor yang baik memiliki keterampilan dasar, yaitu:
1. Keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan.
2. Keterampilan dalam proses kelompok.
3. Keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan.
4. Keterampilan dan mengatur personalia sekolah.
5. Keterampilan dalam evaluasi (Kimball Wiles, 1955).
Semua definisi yang diuraikan itu bersifat umum. Perkembangan konsep supervisi pendidikan selanjutnya sudah menuju kepada sasaran yang khusus. Sudah ada yang membedakan supervisi pendidikan dalam pengertian yang luas dan ada yang melihat supervisi dalam batasan yang spesifik, yaitu pengajaran. Dalam bukunya Supervision for Today’s Schools, Peter F. Olivia menitik beratkan pada supervisi pengajaran (1984 : 9), mengemukakan beberapa pandangan seperti berikut ini. Menurut Harris (dalam Olivia 1984). Supervisi pengajaran ialah segala sesuatu yang dilakuakan personalia sekolah untuk memelihara atau mengubah apa yang dilakukan sekolah dengan cara yang langsung mempengaruhi proses belajar-mengajar dalam usaha meningkatkan proses belajar siswa. Menurut Alfonso R.J. et al (1981); dalam Olivia (1984): Supervisi pengajaran adalah tindak laku pejabat yang dirancangkan oleh lembaga yang langsung berpengaruh terhadap perilaku guru dalam berbagai cara untuk membantu cara belajar siswa dan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh lembaran itu.
Dalam buku Kimball Wiles yang direvisi oleh John T. Lovel, dijelaskan supervisi pengajaran dianggap sebagai sistem tingkah laku formal, yang dipersiapkan oleh lembaga untuk mencapai interaksi dengan sistem perilaku mengajar dengan cara memelihara, mengubah dan memperbaiki rencana serta aktualisasi kesempatan belajar siswa. Uraian tentang supervisi pengajaran yang disebutkan di atas berfokus pada:
1. Perilaku supervisor.
2. Dalam membantu guru-guru.
3. Dan tujuan akhirnya untuk mengangkat harapan belajar siswa.
Sehingga dapat dirumuskan supervisi tidak lain dari usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Kata kunci dari pemberi supervisi pada akhirnya ialah memberikan layanan dan bantuan.
2. FUNGSI SUPERVISI
Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Baik Franseth Jane, maupun Ayer (dalam Encyclopedia of Educational Reasearch ; Chester Harris, 1958 ; 1442), mengemukakan bahwa fungsi utama supervisi ialah membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga selalu ada usaha perbaikan.
Fungsi utama supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik (Burton & Bruckner 1955 ; 3). Sedangkan Briggs mengungkapkan bahwa fungsi utama supervise bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. Dengan perkataan lain seperti yang diungkapkan Kimball Wiles bahwa fungsi dasar supervisi ialah memperbaiki situasi belajar-mengajar dalam artian yang luas. Menurutnya situasi belajar-mengajar di sekolah dapat diperbaiki bila supervisor dan/atau pemimpin pendidikan memiliki lima keterampilan dasar, seperti yang dibahas oleh Swearingen dalam bukunya Supervision of Instruction-Foundation and Dimension (1961). Ia mengemukakan 8 fungsi supervisi:
(1) Mengkoordinasi semua usaha sekolah.
(2) Memperlengkapi kepemimpinan sekolah.
(3) Memperluas pengalaman guru-guru.
(4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif.
(5) Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus.
(6) Menganalisis situasi belajar-mengajar.
(7) Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf.
(8) Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.

Berikut ini fungsi-fungsi tersebut diuraikan secara rinci.

(1) Mengkoordinasi semua usaha sekolah
Oleh karena perubahan terus-menerus terjadi, maka kegiatan sekolah juga bertambah. Usaha-usaha sekolah makin menyebar. Perlu ada koordinasi yang baik terhadap semua usaha sekolah. Yang dimaksud dengan usaha-usaha sekolah misalnya;
a. Usaha tiap guru
Ada sejumlah guru yang mengajar bidang studi yang sama dan tiap guru ingin mengemukakan idenya dan menguraikan materi pelajaran menurut pandangannya ke arah peningkatan. Usaha-usaha yang bersifat individu itu perlu dikoordinasi. Itulah fungsi supervise.
b. Usaha-usaha sekolah
Dalam menentukan kebijakan, merumuskan tujuan-tujuan atas setiap kegiatan sekolah termasuk program-program sepanjang tahun ajaran perlu ada koordinasi yang baik.
c. Usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan
Tiap guru ingin bertumbuh dalam jabatannya. Melalui membaca buku-buku dan gagasan-gagasan baru guru-guru ingin belajar terus-menerus. Melalui inservice training, extension course, workshop, seminar guru-guru selalu berusaha meningkatkan diri sekaligus merupakan hiburan intelektual (intellectual intertainment). Untuk itu perlu ada koordinasi. Tugas mengkoordinasi ini adalah tugas supervisi.

(2) Memperlengkapi kepemimpinan sekolah
Dalam masyarakat demokratis kepemimpinan yang demokratis perlu dikembangkan. Kepemimpinan itu suatu keterampilan yang harus dipelajari. Dan itu harus melalui latihan terus-menerus. Dengan melatih dan meperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di sekolah.

(3) Memperluas pengalaman guru-guru
Akar dari pengalaman terletak pada sifat dasar manusia. Manusia selalu ingin mencapai kemajuan yang semaksimal mungkin. Seorang yang akan jadi pemimpin, bila ia mau belajar dari pengalaman nyata di lapangan, melalui pengalaman baru ia dapat belajar untuk memperkaya dirinya dengan pengalaman belajar baru.

(4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif
Usaha-usaha kreatif bersumber pada pandangan tentang manusia. Semua orang percaya pada manusia diciptakan dengan memiliki potensi untuk berkembang dan berkarya. Supervisi bertugas untuk menciptakan suasana yang memungkinkan potensi-potensi kreativitas dalam dirinya.
Kemampuan untuk menstimulasi guru-guru agar mereka tidak hanya berdasarkan instruksi atasan, tapi mereka adalah pelaku aktif dalam proses belajar-mengajar.

(5) Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya diperlukan penilaian terus-menerus. Melalui penelitian dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari hasil dan proses belajar-mengajar. Penelitian itu harus bersifat menyeluruh dan kontinu. Menyeluruh berarti penilaian itu menyangkut semua aspek kegiatan di sekolah. Kontinu dalam arti penilaian berlangsung setiap saat, yaitu pada awal, pertengahan di akhir dengan melakukan sesuatu tugas. Mengadakan penilaian secara teratur merupakan suatu fungsi utama dari supervisi pendidikan.

(6) Menganalisis situasi belajar-mengajar
Supervisi diberikan dengan tujuan tertentu. Tujuannya ialah untuk memperbaiki situasi belajar-mengajar. Agar usaha memperbaiki situasi belajar dapat tercapai, maka perlu analisis hasil dan proses pembelajaran. Dalam situasi belajar-mengajar peranan guru-peserta belajar didik memegang peranan penting. Memperoleh data mengenai aktivitas guru dan peserta didik akan memberikan pengalaman dan umpan balik terhadap perbaikan pembelajaran. Yang pada giliran memperbaiki tugas-tugas pembelajaran dan tujuan-tujuan pendidikan. Banyak sekali factor yang mempengaruhi perbaikan belajar-mengajar. Fungsi supervisi ialah menganalisis faktor-faktor tersebut. Penganalisisan member pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan.
Suatu jabatan akan mengalami pertumbuhan bila selalu ada usaha perbaikan terus menerus. Perbaikan memberikan pengalaman baru. Pengalaman baru member motivasi ke arah usaha peningkatan. Dengan sendirinya tumbuhlah dorongan-dorongan positif ke arah harapan yang lebih tinggi.

(7) Memperlengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan yang baru dan keterampilan-keterampilan baru pula
Setiap guru memiliki potensi dan dorongan untuk berkembang. Kebanyakan potensi-potensi tidak berkembang karena berbagai faktor. Baik faktor objektif maupun faktor subjektif. Supervisi memberi dorongan stimulasi dan membantu guru agar mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan hal mengajar. Mengajar itu suatu ilmu pengetahuan, suatu keterampilan, dan sekaligus suatu kiat (semi). Kemampuan-kemampuan hanya dicapai bila ada latihan, mengulang dan dengan sengaja dipelajari. Setiap orang selalu menginginkan sesuatu yang baru. Motivasi untuk membarui itu merupakan fungsi dari supervisi pendidikan.

(8) Memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan dan membantu kemampuan-kemampuan
Untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi harus berdasarkan pada tujuan-tujuan sebelumnya. Ada hierarki kebutuhan yang harus selaras. Setiap guru pada suatu saat sudah harus mampu mengukur kemampuannya. Mengembangkan kemampuan guru adalah salah satu fungsi supervisi pendidikan.

3. PERANAN SUPERVISI
Supervisi berperan dalam membantu (assisting) member support (supporting) dan menginjak mengikutsertakan (sharing). Kimball Wiles,1995. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Peranan itu tampak dalam kinerja supervisor yang melaksanakan tugasnya. Mengenai peranan supervise dapat dikemukakan berbagai pendapat para ahli. Seorang supervisor dapat berperan sebagai :

1. Koordinator
2. Konsultan
3. Pemimpin Kelompok
4. Evaluator

(Peter F.Olivia, 1976 : 19-20)
1. Sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasi program belajar-mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Contoh konkret mengkoordinasi tugas mengajar satumata pelajaran yang dibina oleh berbagai guru.
2. Sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan, bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun secara kelompok.
Misalnya, kesulitan dalam mengatasi anak yang sulit belajar, yang menyebabkan guru sendiri sulit mengatasi dalam tatap muka di kelas.
3. Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok, pada saat mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Sebagai pemimpin kelompok ia dapat mengembangkan keterampilan dan kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompok (working for the group), bekerja dengan kelompok (working with the group) dan bekerja melalui kelompok (working through the group).
4. Sebagai evaluator ia dapat menbantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat dinilai kurikulum yang sedang dikembangkan. Ia juga belajar menatap dirinya sendiri. Ia dibantu dalam merefleksi dirinya, yaitu konsep dirinya (self concept), idea tau cita-cita dirinya (self idea), realitas dirinya (self reality) (P. Wiggens, 1965). Misalnya, di akhir semester ia dapat mengevaluasidiri sendiri dengan memperoleh umpan balik dari setiap peserta didik yang dapat dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya.
Yang harus diubah adalah unjuk kerja para pembina pendidikan (supervisor) yang memakai pola lama, yaitu mencari-cari kesalahan dan kebiasaan memberi pengarahan. Dalam iklim demokrasi, harus ada reformasi unjuk kerja para pembina pendidikan seperti yang diungkapkan Kimball Wiles (1995). Ia menegaskan peranan supervisor adalah membantu, member support dan mengikutsertakan, bukan mengarahkan terus-menerus. Kalau terus-menerus mengarahkan, selain tidak demokratis, juga tidak memberi kesempatan untuk guru-guru belajar berdiri sendiri (otonom) dalam arti profesional. Guru tidak diberi kesempatan untuk berdiri sendiri atas tanggung jawab sendiri.Padahal ciri dari guru yang profesional adalah guru-guru memiliki otonomi dalam arti bebas mengembangkan diri sendiri atas kesadaran diri sendiri.

4. PELAKSANAAN SUPERVISI
Untuk melaksanakan fungsi dan peranan supervise pengajaran di sekolah, perlu pemahaman tentang landasan siapa yang melaksanakan supervisi. Dalam usaha mempertinggi efisiensi dn efektivitas proses pelaksanaan supervise pendidikan, kegiatan supervisi tersebut perlu dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut:
a. Kegiatan supervisi pendidikan harus dilandaskan atas filsafat Pancasila. Ini berarti bahwa dalam melaksanakan bantuan untuk perbaikan proses belajar-mengajar, supervisor harus dijiwai oleh penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila.
b. Pemecahan maslah supervisi harus dilandaskan kepada pendekatan ilmiah dan dilakukan secara kreatif. Ini antara lain berarti bahwa di dalam memecahkan masalah harus digunakan kaidah ilmiah seperti berpikir logis, objektif, berdasarkan data yang dapat diverifikasi, dan terbuka terhadap kritik.
c. Keberhasilan supervisi harus dinilai dari sejauh mana kegiatan tersebut menunjang prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar.
d. Supervisi harus dapat menjamin kontinuitas perbaikan dan perubahan program pengajaran. Jika supervise dilaksanakan, maka hasilnya harus merupakan suatu peningkatan proses dan hasil belajar siswa.
e. Supervisi bertujuan mengembangkan keadaan yang favorable untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien hanya akan terjadi jika lingkungan proses itu mendukungnya. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar lingkungan memberikan tantangan kepada siswa untuk belajar lebih baik.
Supervisi pendidikan meliputi supervisi terhadap pengajaran maupun komponen pendukungnya. Supervisi pengajaran merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengajaran tetapi tidak langsung dengan siswa. Supervisi merupakan bantuan kepada guru dalam perbaikan situasi pengajaran. Dalam kaitannya dengan perbaikan situasi belajar mengajar ini, tugas seorang supervisor (Harris, 1975) adalah membantu guru dalam hal:
a. Pengembangan kurikulum, kurikulum perlu diperbaikidan dikembangkan secara terus-menerus. Dalam hal kurikulum dirancang secara terpusatsepertisekaran,maka
Tugas supervisor adalah membantu guru dalam melaksanakan penyesuaian dan perancangan pengalaman belajar dengan keadaan lingkungan dan siswa. Di samping itu, supervisor juga membantu dalam menyusun panduan dalam melaksanakan kurikulum, menentukan satuan pelajaran, merancang muatan lokal, dan merancang serta ekstra kurikulum.
b. Pengorganisasian pengajaran, supervisor bertugas membantu pelaksanaan pengajaran sehingga siswa, guru, tempat dan bahan pengajaran sesuai dengan waktu yang disediakan serta tujuan instruksional yang ditetapkan. Mengelompokkan siswa, merencanakan jadwal pertemuan, mengatur ruangan, mengalokasikan waktu pengajaran, merancanakan tim mengajar merupakan contoh-contoh tugas mengorganisasikan pengajaran ini.
c. Pemenuhan fasilitas sesuai dengan rancangan proses belajar mengajar. Pengembangan ruang serta peralatan, misalnya harus didasarkan atas pertimbangan sampai seberapa jauh sumbangannya terhadap pencapaian tujuan pengajaran.
d. Perancangan dan perolehan bahan pengajaran sesuai dengan rancangan kurikulum. Guru harus selalu melakukan titik ulang, evaluasi dan perubahan tentang bahan pengajaran agar lebih besar sumbangannya terhadap tercapainya tujuan pengajaran.
e. Perencanaan dan implementasi dalam meningkatkan pengalaman belajar dan untuk kerja guru dalam melaksanakan pengajaran. Kegiatan ini meliputi bantuan dalam menyelenggarakan workshop, konsultan, wisatakarya, serta berbagai macam latihan dalam jabatan.
f. Pelaksanaan orientasi tentang suatu tugas atau cara baru dalam proses belajar mengajar. Guru perlu dilengkapi dengan informasi yang relevan dengan tugas serta tanggung jawabnya.
g. Pengkoordinasian antara kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan layanan lain yang diberikan sekolah ataulembga pebdidikan kepada siswa. Hal ini antara lain meliputi kegiatan mengembangkan kebijaksanaan serta menetapkan tata aliran kerja antara berbagai bagian yang memberikan layanan untk mencapai tujuan instruksional.
h. Pengembangan hubungan dengan masyarakat dengan mengusahakan lalu lintas informasi tentang hal yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran.
i. Pelaksanaan evaluasi pengajaran, terutama dalam perencanaan, pembuatan instrumen, pengorganisasian, penetapan prosedur untuk pengumpulan data, analisis dan interpretasi hasil pengumpulan data, serta pembuatan keputusaan untuk perbaikan proses pengajaran.
Kesembilan tugas tersebut apabila disusun berdasarkan urutannya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu tugas-tugas pendahuluan, tugas operasional dan tugas pengembangan. Harris (1975) menjelaskan kegiatan itu sebagai berikut:
1) Tugas Pendahuluan
 mengembangkan kurikulum
 menyediakan fasilitas

2) Tugas Operasional
 mengorganisasikan pengajaran
 memberikan orientasi kepada guru
 mengusahakan bahan
 menghubungkan layanan khusus siswa san layanan lain
 mengembangkan hubungan masyarakat

3) Tugas Perkembangan
 mengatur pendidikan dalam jabatan
 melakukan evaluasi pengajaran

Supervisor mempunyai wewenang tertentu sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Wewenang yang dimaksud adalah melaksanakan koreksi, memperbaiki dan membina proses belajar mengajar bersama guru, sehingga menapai hasil maksimal. Sepanjang supervisi konsisten dengan tujuan perbaikan situasi belajar mengajar, maka supervisor harus diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hendaknya atasan supervisor bertindak tut wuri handayani dalam usaha peningkatan proses belajar mengajar.

5. TEKNIK SUPERVISI

Untuk mencapai tujuan supervisi pendidikan supervisor menggunakan teknik-teknik supervisi. Menurut WJS Purwo Darminto, bahwa teknik adalah cara yang dipakai dalam supervisi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknik supervisi adalah metode-metode yang dipakai oleh supervisor dalam melaksanakan supervisi.

Pada umumnya alat dan teknik supervisi dapat dibedakan dalam dua macam alat atau teknik (John Minor Gwyn, 1963 : 326-327), yaitu; teknik individual dan teknik kelompok.

Adapun teknik-teknik supervisi yang dimaksud tersebut, adalah:

1. Teknik Individual

Teknik individual, adalah pelaksanaan supervisi pendidikan yang diberikan pada guru-guru tertentu yang mempunyai masalah dan bersifat perorangan.
Bila masalah yang dihadapi adalah masalah yang bersifat pribadi, apalagi khusus atau secret, maka teknik yang digunakan sebaiknya, adalah teknik individual/perorangan, dengan pertemuan empat mata dan dijamin kerahasiaannya.
Teknik-teknik supervisi pendidikan yang bersifat individual, antara lain, adalah seperti; kunjungan kelas, observasi kelas, dan saling mengunjungi kelas.

a. Kunjungan Kelas
Yang dimaksud kunjungan kelas adalah kunjungan sewaktu waktu
yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mengajar, yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong guru agar meningkatkan cara mengajar guru dan cara belajar siswa dan bertujuan memperoleh data mengenai keadaan yang sebenarnya untuk melihat apa kelemahan yang sekiranya perlu diperbaiki. Dan memperoleh data yang diperlukan bagi tindakan-tindakan administratif dalam usaha menyediakan fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk membina situasi belajar mengajar yang lebih baik.

b. Observasi Kelas
Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan evaluasi dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan rasional mengenai fenomena- fenomena yang diselidiki.
Kegiatan observasi kelas, merupakan salah satu cara untuk menentukan data-data aktual dan kongkrit tentang masalah-masalah yang dihadapi guru di depan kelas.
Dengan observasi kelas, supervisor dapat mempelajari situasi belajar mengajar yang sedang berlangsung, yang meliputi factor faktor yang berpengaruh di dalamnya yang mencakup kegiatan-kegiatan guru, kegiatan-kegiatan murid, dan masalah-masalah yang timbul, serta proses belajar mengajar tersebut.

c. Saling Mengunjungi (Intervisition) Kelas
Kunjungan antar kelas, dapat pula digolongkan sebagai teknik layanan atau pembinaan profesional secara perseorangan.
Yang dimaksud dengan saling mengunjungi (intervisition) kelas, ialah seorang guru mengunjungi guru lain yang sedang mengajar, ataupun mengadakan observasi.
Saling mengunjungi (intervisition) kelas ini perlu diatur dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kunjungan ini, berlangsung antar guru yang satu dengan yang lain, pengaturan dan perencanan dilakukan bersama-sama dengan kepala sekolah atau supervisor.

2. Teknik Kelompok

Teknik yang bersifat kelompok, adalah teknik-teknik yang digunakan itu dilaksanakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Bila supervisor memperhitungkan, bahwa masalah yang dihadapi bawahannya adalah sejenis, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan teknik kelompok.

Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan, di antaranya, adalah:

a. Studi Kelompok Antar Guru
Guru-guru yang mengajar dalam mata pelajaran yang sama berkumpul untuk mempelajari suatu masalah yang sama, atau sejumlah bahan mata pelajaran, selain itu juga membahas ilmu pengetahuan yang sedang berkembang.

b. Diskusi Kelompok/Tukar Menukar Pendapat
Hakikat diskusi terletak pada suatu kegiatan saling bertukar pikiran mengenai suatu masalah antara dua orang atau lebih.
Pertukaran pendapat tentang suatu masalah untuk dipecahkan bersama.
Dengan adanya diskusi ini, dapat mengembangkan keterampilan anggota atau guru dalam mengatasi kesulitankesulitan dengan jalan betukar pikiran di antara guru. Dalam diskusi ini, supervisor dapat memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat-nasehat, ataupun saran-saran yang diperlukan.

c. Pelajaran Contoh (Demontrasen Teaching)
Dapat dikatakan sebagai suatu teknik yang bersifat kelompok, bilamana supervisor itu memberikan penjelasan-penjelasan kepada guru-guru tentang mengajar yang baik, setelah seorang guru yang baik memberikan pejelasan kepada guru-guru yang dikunjungi sebelumnya.
Dan dapat dikatakan juga sebagai teknik yang bersifat perorangan, jika supervisor menggunakan suatu kelas, dan memberikan penjelasan tentang teknik mengajar yang baik bagi seorang guru.
Suatu demonstrasi yang baik harus direncanakan dengan teliti dan mempunyai suatu tujuan tertentu dan memberi kesempatan kepada guru untuk melihat metode-metode mengajar yang baru atau berbeda.

Sudah banyak hal yang diketahui oleh para guru. Tetapi apa yang diketahui itu belum dilaksanakan dalam praktek pengajaran sehari-hari. Yang tepenting, ialah bagaimana metode ini dipergunakan lebih efektif. Bagi guru-guru nasehat saja tidak cukup. Mereka memerlukan contoh, bagaimana mempergunakan metode itu dalam pengajaran secara efektif.

BAB III
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru baik secara individual maupun secara kolekttif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Pengawasan (supervisi) menjadi bagian dalam meningkatkan mutu, mutu pengawas akan mempengaruhi mutu guru, mutu guru akan mempengaruhi mutu proses pembelajaran, proses pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan peserta didik yang bermutu pula, dan apabila pada akhirnya jika semua itu bersinergi akan menghasilkan pendidikan yang bermutu pula tentunya. Adapun fungsi dari supervisi antara lain Mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar-mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, serta memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.
Supervisi berperan dalam membantu (assisting) member support (supporting) dan menginjak mengikutsertakan (sharing). Seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan evaluator. Untuk melaksanakan fungsi dan peranan supervisi pengajaran tersebut di sekolah, perlu pemahaman tentang landasan siapa yang melaksanakan supervisi. Dalam usaha mempertinggi efisiensi dn efektivitas proses pelaksanaan supervise pendidikan, kegiatan supervisi tersebut perlu dilandasi oleh hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan supervisi agar berjalan dengan baik. Untuk mencapai tujuan supervisi pendidikan supervisor menggunakan teknik-teknik supervisi.
Pada umumnya alat dan teknik supervisi dapat dibedakan dalam dua macam alat atau teknik, yaitu teknik individual, dimana pelaksanaan supervisi pendidikan yang diberikan pada guru-guru tertentu yang mempunyai masalah dan bersifat perorangan; dan teknik kelompok, dimana teknik-teknik yang digunakan itu dilaksanakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok.
Saran

Di penghujung abad kedua puluh dan memasuki milenium ketiga yang ditandai dengan era globalisasi, semua bangsa berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia, termasuk sumber daya pendidikan. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. Pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikan prajabatan (pre-service education) maupun program pendidikan dalam jabatan (in-service education). Tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik dan kualified (well training and well qualified).
Potensi sumber daya guru itu perlu terus-menerus bertumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara profesional. Selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat. Itulah sebabnya ulasan mengenai perlunya supervisi pendidikan, baik dari segi definisi, visi dan misi, orientasi dan strategi, langkah-langkah pembinaan kemampuan guru, teknik dan metode, serta model dan pendekatan dalam supervisi pendidikan.
Yang dibutuhkan oleh guru sekarang bukanlah seorang pengawas yang tugasnya mengontrol kerja mereka, tapi seorang tutor dan pembimbing yang mampu membuat guru melaksanakan kerja secara lebih professional. Bila guru memiliki banyak kelemahan dalam menjalankan profesinya, maka solusinya bukan dimarahi atau dikenakan sanksi, melainkan diberi bimbingan dan pengayaan metode sehingga mereka menjadi guru yang yang professional dan memiliki komtmen pada perbaikan pendidikan nasional. Memmpertahankan fungsi pengawas seperti saat ini sama halnya membonsai praksis pendidikan dalam konservatisme dan otoritarianisme. Mewujudkan kondisi ideal di mana kemampuan professional guru dapat diimplementasikan sejalan diberlakukannya otonomi daerah, bukan merupakan hal yang mudah. Hal tersebut lantaran aktualisasi kemampuan guru tergantung pada berbagai komponen system pendidikan yang saling berkolaborasi. Oleh karena itu, keterkaitan berbagai komponen pendidikan sangat menentukan implementasi kemampuan guru agar mampu mengelola pembelajaran yang efektif, selaras dengan paradigma pembelajaran yang direkomendasiklan Unesco, “belajar mengetahui (learning to know), belajar bekerja (learning to do), belajar hidup bersama (learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be)”.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh. Walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semi profesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh pada lembaga pendidikan yang lulusannya menyiapkan tenaga guru, adanya organisasi profesi, kode etik dan ada aturan tentang jabatan fungsional guru (SK Menpan No. 26/1989).
Semakin dituntutnya profesionalitas seorang guru, maka guru sebagai tenaga pengajar dan pemberi informasi kepada siswanya tentu harus mengetahui bagaimana seorang guru yang professional itu. Secara umum, sikap profesional seorang guru dilihat dari faktor luar. Akan tetapi, hal tersebut belum mencerminkan seberapa baik potensi yang dimiliki guru sebagai seorang tenaga pendidik. Menurut PP No. 74 Tahun 2008 pasal 1.1 Tentang Guru dan UU. No. 14 Tahun 2005 pasal 1.1 Tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalar pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1.4). Guru sebagai pendidik professional dituntut untuk selalu menjadi teladan bagi masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak.
Walaupun segala perilaku guru selalu diperhatikan masyarakat, tetapi guru memiliki beberapa perilaku yang berhubungan dengan profesinya, hal yang berhubungan dengan pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap profesionalnya,

B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan kompetensi dan standar kompetensi guru ?
2. Apa saja tujuan standar kompetensi guru ?
3. Apa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik ?
4. Apa yang dimaksud dengan kompetensi profesional?
5. Apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial?

C. TUJUAN
1. Memberikan informasi tentang definisi kompetensi dan standar kompetensi seorang guru.
2. Mengetahui pengertian pedagogik dan bagian-bagiannya
3. Mengetahui sikap profesional seorang guru.
4. Mengenal bagaimana sikap kompetensi sosial.

BAB II
PEMBAHASAN
A. HAKIKAT KOMPETENSI GURU
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, guru tidak hanya bertindak sebagai penyaji informasi tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator,motivator dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengelola sendiri informasi. Dengan demikian keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar seperti telah diuraikan.
Kompetensi guru pada hakikatnya tidak bisa lepas dari konsep hakikat guru dan hakekat tugas guru(Spencer 1993:7). Kompetensi guru mencerminkan tugas dan kewajiban guru yang harus dilakukan sehubungan dengan arti jabatan guru yang menuntut suatu kompetensi tertentu sebagaimana telah disebutkan. Ace Suryadi (1999:298-304) mengemukakan bahwa untuk mencapai taraf kompetensi seorang guru memerlukan waktu lama dan biaya mahal. Status kompetensi yang profesional tidak diberikan oleh siapapun, tetapi harus dicapai kelompok profesi bersangkutan. Awalnya tentu harus dibina melalui penguatan landasan profesi, misalnya pembinaan tenaga kependidikan yang sesuai, pengembangan infrastruktur, pelatihan jabatan (in service training) yang memadai, efisiensi dalam sistem perencanaan, serta pembinaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.

B. PENGERTIAN KOMPETENSI
Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direflesikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya.Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dari perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru.
Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan penetehuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.
Majid (2005:6) menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Diyakini Robotham (1996:27), kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman.
Syah (2000:229) mengemukakan pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Usman (1994:1) mengemukakan kompentensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. McAhsan (1981:45), sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2003:38) mengemukakan bahwa kompetensi: “…is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors”. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan disekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar. Kompetensi guru dapat dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru, juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga guru.Sealain itu, penting dalam hubungannya kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa.
Dengan kata lain kompetensi adalah pemilikan,penguasaan,ketrampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.(A.Piet Sahertian :4)

C. PENGERTIAN STANDAR KOMPETENSI GURU

Standar Kompetensi Guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan.

D. TUJUAN STANDAR KOMPETENSI GURU
Standar Kompetensi Guru bertujuan untuk memperoleh acuan baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
Dengan demikian, Standar Kompetensi Guru berfungsi sebagai :
1) Tolok ukur semua pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas dan penjenjangan karir guru.
2) Meningkatkan kinerja guru dalam bentuk kreatifitas, inovasi, keterampilan, kemandirian, dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan profesional.
Seorang guru yang mendidik banyak siswa dan siswi di sekolah harus memiliki Standar kompetensi yang layak dan sesuai, karena figur guru adalah faktor yang menentukan berhasis atau tidaknya sebuah pendidikan.
E. DIMENSI-DIMENSI KOMPETENSI GURU
1. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik yang dimaksud yakni kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak sedangkan Pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Sedangkan menurut PP tentang Guru, bahwasanya kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.
Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek (mata pelajaran), guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar (akta mengajar) dari lembaga pendidikan yang diakreditasi pemerintah.
b. Pemahaman terhadap peserta didik
Guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak, sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak didiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam usia yang dialami anak. Selain itu, Guru memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak, sehingga dapat mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi anak serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat.
c. Pen gembangan kurikulum atau silabus
Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah.
d. Perancangan pembelajaran
Guru memiliki merencanakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah dapat direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan.
e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
Guru menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif dan menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi anak untuk dapat mengeksplor potensi dan kemampuannya sehingga dapat dilatih dan dikembangkan.
f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media. Menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi. Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi.
g. Evaluasi hasil belajar
Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, guru harus dapat merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara akurat.
h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak, menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan ini adalah dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas, berbasis pada perencanaan dan solusi atas masalah yang dihadapi anak dalam belajar. Sehingga hasil belajar anak dapat meningkat dan target perencanaan guru dapat tercapai. Pada prinsipnya, Kesemua aspek kompetensi pedagogik di atas senantiasa dapat ditingkatkan melalui pengembangan kajian masalah dan alternatif solusi.

2. Kompetensi Pribadi
Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Oleh karena itu, pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan (yang harus digugu dan ditiru). Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang, selama hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran. Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang.
Sebagai seorang guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (personal competencies), di antaranya:
1) kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya;
2) kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama;
3) kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat;
4) mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru misalnya sopan santun dan tata karma dan;
5) bersikap demokratis dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik.
Zakiah Darajat dalam Syah (2000:225-226) menegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).

Gumelar dan Dahyat (2002:127) merujuk pada pendapat Asian Institut for Teacher Education, mengemukakan kompetensi pribadi meliputi :
1) pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama,
2) pengetahuan tentang budaya dan tradisi,
3) pengetahuan tentang inti demokrasi,
4) pengetahuan tentang estetika,
5) memiliki apresiasi dan kesadaran sosial,
6) memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan,
7) setia terhadap harkat dan martabat manusia.

Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi personal mengharuskan guru memiliki kepribadian yang mantap sehingga menjadi sumber inspirasi bagi subyek didik, dan patut diteladani oleh siswa.Berdasarkan uraian di atas, kompetensi kepribadian guru tercermin dari indikator
1) sikap, dan
2) keteladanan.

3. Kompetensi Profesional
Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting. Oleh sebab langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan.
Kompetensi profesional guru adalah merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar (Kariman,2002). Pada umumnya disekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara mengajar dimana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan.
Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme yaitu, guru yang profesional adlah guru yang kompeten (berkemampuan), karena itu kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi (Muhibbin Syah : 230).
Oleh sebab itu, tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut:
(1) kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan tujuan pendidikan yang harus dicapai baik tujuan nasional, institusional, kurikuler dan tujuan pembelajaran;
(2) pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar;
(3) kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya;
(4) kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran;
(5) kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar;
(6) kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran;
(7) kemampuan dalam menyusun program pembelajaran;
(8) kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang, misalnya administrasi sekolah, bimbingan dan penyuluhan dan;
(9) kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.
Dalam suasana seperti itu, peserta didik dilibatkan secara aktif dalam memecahkan masalah , mencari sumber informasi, data evaluasi , serta menyajikan dan mempertahankan pandangan dan hasil kerja mereka kepada teman sejawat dan yang lainnya. Sedangkan para guru dapat bekerja secara intensif dengan guru lainnya, dalam merencanakan pembelajaran baik individual maupun tim, membuat keputusan tentang mendesai sekolah kolaborasi tentang pengembangan kurikulum, dan partisipasi dalam penilaian. Berikut akan diuraikan tentang kompetensi profesional yang harus menjadi andalan guru dalam melaksanakan tugasnya.

4. Kompetensi Sosial Kemasyarakatan
Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi:
1) kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional;
2) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan dan;
3) kemampuan untuk menjalin kerja sama baik secara individual maupun secara kelompok.
Keberhasilan pembelajaran kepada peserta didik sangat ditentukan oleh guru, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Itulah sebabnya, guru harus senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya. Guru perlu memiliki standar profesi dengan menguasai materi serta strategi pembelajaran dan dapat mendorong siswanya untuk belajar bersungguh-sungguh. Selain standar profesi, guru perlu memiliki standar sebagai berikut:
1) Standar intelektual: guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional.
2) Standar fisik: guru harus sehat jasmani, berbadan sehat, dan tidak memiliki penyakit menular yang membahayakan diri, peserta didik dan lingkungannya.
3) Standar psikis: guru harus sehat rohani, artinya tidak mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas profesionalnya
4) Standar mental: guru harus memiliki mental yang sehat, mencintai, mengabdi, dan memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya.
5) Standar moral: guru harus memiliki budi pekerti luhur dan sikap moral yang tinggi.
6) Standar sosial: guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat lingkungannya.

7) Standar spiritual: guru harus beriman kepada Allah yang diwujudkan dalam ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
Ada empat pilar pendidikan yang akan membuat manusia semakin maju:
1. Learning to know (belajar untuk mengetahui), artinya belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari bukan hanya dihafalkan tetapi harus ada pengertian yang dalam.
2. Learning to do (belajar, berbuat/melakukan), setelah kita memahami dan mengerti dengan benar apa yang kita pelajari lalu kita melakukannya.
3. Learning to be (belajar menjadi seseorang). Kita harus mengetahui diri kita sendiri, siapa kita sebenarnya? Untuk apa kita hidup? Dengan demikian kita akan bisa mengendalikan diri dan memiliki kepribadian untuk mau dibentuk lebih baik lagi dan maju dalam bidang pengetahuan.
4. Learning to live together (belajar hidup bersama). Sejak Tuhan Allah menciptakan manusia, harus disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tetapi saling membutuhkan seorang dengan yang lainnya, harus ada penolong. Karena itu manusia harus hidup bersama, saling membantu, saling menguatkan, saling menasehati dan saling mengasihi, tentunya saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain.
Pada butir ke 4 di atas, tampaklah bahwa kompetensi sosial mutlak dimiliki seorang guru. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir d). Karena itu guru harus dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan, tulisan, dan isyarat; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Memang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran. Namun sebagai anggota masyarakat, setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, ia harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok.
Sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan dan juga sebagai anggota masyarakat, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Guru harus bisa digugu dan ditiru. Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. Guru sering dijadikan panutan oleh masyarakat, untuk itu guru harus mengenal nilai-nilai yang dianut dan berkembang di masyarakat tempat melaksanakan tugas dan bertempat tinggal.
Sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, guru perlu memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat misalnya melalui kegiatan olahraga, keagamaan, dan kepemudaan. Keluwesan bergaul harus dimiliki, sebab kalau tidak, pergaulannya akan menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang bisa diterima oleh masyarakat.
Bila guru memiliki kompetensi sosial, maka hal ini akan diteladani oleh para murid. Sebab selain kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, peserta didik perlu diperkenalkan dengan kecerdasan sosial (social intelegence), agar mereka memiliki hati nurani, rasa perduli, empati dan simpati kepada sesama. Pribadi yang memiliki kecerdasan sosial ditandai adanya hubungan yang kuat dengan Allah, memberi manfaat kepada lingkungan, dan menghasilkan karya untuk membangun orang lain. Mereka santun dan peduli sesama, jujur dan bersih dalam berperilaku.

Sumber kecerdasan adalah intelektual sebagai pengolah pengetahuan antara hati dan akal manusia. Dari akal muncul kecerdasan intelektual dan kecerdasan bertindak yang memandu kecerdasan bicara dan kerja. Sedangkan dari hati muncul kecerdasan spiritual, emosional dan sosial.
Sosial inteligensi membentuk manusia yang setia pada kebersamaan. Apabila ada satu warganya yang menderita merupakan penderitaan bersama. Sebaliknya apabila ada kebahagiaan menjadi/merupakan kebahagiaan seluruh masyarakat. Dalam tingkatan nasional, sosial intelegensi membimbing para pemimpin untuk selalu peka terhadap kesulitan rakyatnya dengan mengutamakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Cara mengembangkan kecerdasan sosial di lingkungan sekolah antara lain: diskusi, hadap masalah, bermain peran, kunjungan langsung ke masyarakat dan lingkungan sosial yang beragam. Jika kegiatan dan metode pembelajaran tersebut dilakukan secara efektif maka akan dapat mengembangkan kecerdasan sosial bagi seluruh warga sekolah, sehingga mereka menjadi warga yang peduli terhadap kondisi sosial masyarakat dan ikut memecahkan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

F. NO. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI GURU KELAS

I. Kompetensi Pedagodik

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
1.1 Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekoiah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
1.3 Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
1.4 Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI.
2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI.
2.3 Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD/MI.

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
3.2 Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI.
3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran SD/MI.
3.4 Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI.
3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.

4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.
4.5 Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan ka-rakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/ MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.

5. Memanfaatkan teknologi in-formasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.
6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.

7, Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari
(a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik,
(b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons,
(c) respons peserta didik,
(d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.

8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
8.6 Menganalisis hasii penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.

9.. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.
9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI.
10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.

II. Kompetensi Kepribadian

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.

2, Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi pe-serta didik dan masyarakat.
12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.
12.3 Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
13.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.

4, Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
14.3 Bekerja mandiri secara profesional.

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
15.1 Memahami kode etik profesi guru
15.2 Menerapkan kode etik profesi guru.
15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.

III. Kompetensi Sosial
1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskri-minatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komuni-tas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.
17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.

3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendi-dik, termasuk memahami bahasa daerah setempat.
18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.

4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara Iisan dan tulisan atau bentuk lain.

IV. Kompetensi Profesional
1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
Bahasa Indonesia
20.1 Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa.
20.2 Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.
20.3 Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
20.4 Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis)
20.5 Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
20.6 Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif.

Matematika
20.7 Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika.
20.8 Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata.
20.9 Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, pro-sedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
20.10 Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer.

IPA
20.11 Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung.
20.12 Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.
20.13 Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.

IPS
20.14 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.
20.15 Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.
20.16 Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilrnu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.
20.17 Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.

PKn
20.18 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.
20.19 Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.
20.20 Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.
20.21 Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia.

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
21.1 Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI.
21.2 Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI.
21.3 Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.

3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
22.1 Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
22.2 Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

4. Mengembangkan keprofesi-onalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai sebagai seorang pengajar sangat tegantung pada diri pribadi masing-masing guru dalam lingkungan tempat ia bertugas. Sedangkan kompetensi guru adalah kemampuan yang dimiliki guru yang diindikasikan dalam empat kompetensi, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan tugas profesionalnya sebagai guru (profesional), kompetensi pedagogik, kompetensi yang berhubungan dengan keadaan pribdinya (personal), dan kompetensi yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungannya (sosial).

”REFLEKSI PROPESIONAL GURU TERHADAP TUGAS-TUGASNYA”

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik perlu pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sertifikasi agar pesan Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Dan berdasarkan amanat UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 42 dan 61, UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 8, dan PP No.19 Tahun 2005 Pasal 29, guru pada jenis dan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D IV sesuai dengan bidang tugasnya, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di samping persyaratan tersebut, seorang guru harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut tercermin secara integratif dalam kinerja guru dan dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui uji kompetensi. Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Penetapan peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio berdasarkan pada urutan prioritas masa kerja sebagai guru, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Dengan persyaratan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama bagi guru muda yang berprestasi untuk mengikuti sertifikasi. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan yang mampu mengakomodasi guru-guru muda berprestasi yaitu melalui jalur pendidikan. Pelaksana sertifikasi melalui jalur pendidikan ini adalah LPTK yang ditunjuk sesuai keputusan Mendiknas No. 122/P/2007. Mengingat pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan ini melibatkan berbagai institusi terkait dan dalam upaya melakukan penjaminan mutu maka diperlukan pedoman penyelenggaraan.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan Sertifikasi Guru?
2. Apa landasan hukum pelaksanaan Sertifikasi Guru?
3. Apa saja prinsip Sertifikasi Guru?
4. Apa saja persyaratan untuk Sertifikasi Guru?
5. Apa tujuan dan manfaat Sertifikasi Guru?
6. Apa saja kompetensi guru profesional?
7. Bagaimana prosedur Sertifikasi Guru?
8. Apa saja Instrumen Sertifikasi Guru?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Sertifikasi Guru
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).
Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio (Samani, 2007).
Sertifikasi guru merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkat kualitas guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Sanaky, 2004).
Menurut Mulyasa (2007), Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandnag sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
National Commision on Education Services (NCES) memberikan pengertian sertifikasi guru secara lebih umum. Sertifikasi guru merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta (NCES dalam Mulyasa, 2007). Maka, dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi guru adalah suatu program yang dilakukan oleh pemerintah dibawah kuasa Dinas Pendidikan Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut.

B. Landasan Hukum Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru
Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut (Samani, 2007):
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. B.
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
f. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253.
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

C. Prinsip Sertifikasi Guru
Menurut Jalal (2007), prinsip sertifikasi guru adalah sebagai berikut:
b. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
c. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru.
Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.
d. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
e. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis.
Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efesien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portofolio.

f. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/ Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

D. Persyaratan Untuk Sertifikasi Guru
Persyaratan ujian sertifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademik dan nonakademik.

Adapun persyaratan akademik adalah sebagai berikut:
(1) Bagi guru TK/RA , kualifikasi akademik minimum D4/S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang PAUD, Sarjana Kependidikan lainnya, dan Sarjana Psikologi.
(2) Bagi guru SD/MI kualifikasi akademik minimum D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi.
(3) Bagi guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, kualifikasi akademik minimal D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
(4) Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.

Persyaratan nonakademik untuk ujian sertifikasi dapat didentifikasi sebagai berikut:
(1) Umur guru maksimal 56 tahun pada saat mengikuti ujian sertifikasi.
(2) Prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa kerja, dan pangkat/golongan.
(3) Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam nonakademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan. Jumlah guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi di tiap wilayah ditentukan oleh Ditjen PMPTK berdasarkan prioritas kebutuhan

E. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru
1. Tujuan Sertifikasi Guru
Menurut Jalal (2007), sertifikasi guru memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
c. Meningkatkan martabat guru
d. Meningkatkan profesionalitas guru

1. Manfaat Sertifikasi Guru
Menurut Fajar (2006), manfaat uji sertifikasi guru adalah sebagai berikut:
1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
3. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
4. Menjaga lembaga penyelenggaran pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru.

F. Kompetensi Guru Profesional
Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkom- petensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut:
1) Kompetensi Kepribadian
Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:
a. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil.
Bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memeliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

b. Memiliki kepribadian yang dewasa.
Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.

c. Memiliki kepribadian yang arif
Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.

d. Memiliki kepribadian yang berwibawa.
Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.

e. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.
Bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik

2) Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut :
a. Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memamahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidenti- fikasi bekal-ajar awal peserta didik.
b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidik-an untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
c. Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompe-tensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (assess-ment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengem-bangkan berbagai potensi nonakademik.

3) Kompetensi Profesional
Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.
Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut :
a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
b. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk me-nambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

4) Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut :
a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekit
G. Prosedur Sertifikasi Guru
Penyelenggaraan ujian sertifikasi guru melibatkan unsur lembaga, sumberdaya manusia, dan sarana pendukung. Lembaga penyelenggara ujian sertifikasi adalah LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah, yang anggotanya dari unsur lembaga penghasil (LPTK), lembaga pengguna (Ditjen Didasmen, Ditjen PMPTK, dan dinas pendidikan provinsi), dan unsur asosiasi profesi pendidik.
Sumber daya manusia yang diperlukan dalam ujian sertifikasi adalah pakar dan praktisi dalam berbagai bidang keahlian dan latar belakang pendidikan yang relevan. Sumber daya manusia tersebut berasal dari anggota penyelenggara di atas.
Sarana pendukung yang diperlukan dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi adalah sarana akademik, praktikum dan administratif. Sarana pendukung ini disesuaikan dengan bidang keahlian, bidang studi, rumpun bidang studi yang menjadi tujuan ujian sertifikasi yang dilaksanakan
Adapun prosedur dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Ditjen PMPTK sebagai berikut:
(1) Mempersiapkan perangkat dan mekanisme ujian sertifikasi serta melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah (provinsi/ kabupaten/ kota) .
(2) Melakukan rekrutmen calon peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik persyaratan administratif, akademik, maupun persyaratan lain.
(3) Memilih dan menetapkan peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kebutuhan.
(4) Mengumumkan calon peserta ujian sertifikasi yang memenuhi syarat untuk setiap wilayah.
(5) Melaksanakan tes tulis bagi peserta ujian sertifikasi di wilayah yang ditentukan
(6) Melaksanakan pengadministrasian hasil ujian sertifikasi secara terpusat, dan menentukan kelulusan peserta dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
(7) Mengumumkan kelulusan hasil tes uji tulis sertifikasi secara terpusat melalui media elektronik dan cetak.
(8) Memberikan bahan (IPKG I, IPKG II, instrumen Self-appraisal da portofolio, format penilaian atasan, dan format penilaian siswa) kepada peserta yang dinyatakan lulus tes tulis untuk persiapan uji kinerja.
(9) Melaksanakan tes kinerja dalam bentuk real teaching ditempat yang telah ditentukan.
(10) Mengadministrasikan hasil uji kinerja, dan mentukan kelulusannya berdasarkan akumulasi penialian dari uji kinerja, self-appraisal, portofolio dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
(11) Memberikan sertifikat kepada peserta uji sertifikasi yang dinyatakan lulus.

H. Instrumen Sertifikasi Guru
Instrumen sertifikasi guru terdiri atas :
(1) Kelompok instrumen tes dan kelompok instrumen nontes. Kelompok instrumen tes meliputi tes tulis dan tes kinerja. Tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda yang meliputi kompetensi pedagogik dan profesional. Tes kinerja dalam bentuk real teaching dengan menggunakan IPKG I dan IPKG II, yang mencakup juga indikator untuk mengukur kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
(2) Kelompok instrumen nontes meliputi self-appraisal dan portofolio. Instrumen self-appraisal dan portofolio memberi kesempatan guru untuk menilai diri sendiri dalam aktivitasnya sebagai guru. Setiap pernyataan dalam melakukan sesuatu atau berkarya harus dapat dibuktikan dengan bukti fisik berupa dokumen yang relevan. Bukti fisik tersebut menjadi bagian penilaian portofolio. Kesemua instrumen ujian sertifikasi diasjikan pada lampiran.
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa:
1. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).
2. Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru :
a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
e. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.UM.01.02-253.
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui jalur pendidikan.
h. Pedoman Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Prinsip sertifikasi guru :
a. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel
b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru.
c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis
e. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah
4. Persyaratan ujian sertifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademik dan nonakademik.
5. Tujuan sertifikasi guru :
a. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya.
b. Memantapkan kemampuan mengajar guru.
c. Menentukan kelayakan kompetensi seseorang sebagai agen pembelajaran.
d. Sebagai persyaratan untuk memasuki atau memangku jabatan professional sebagai pendidik.
e. Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional.
f. Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.
Manfaat sertifikasi guru :
a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional.
c. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK , dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan.
d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
e. Memperoleh tujangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

6. Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
7. Prosedur dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Ditjen PMPTK sebagai berikut:
a. Mempersiapkan perangkat dan mekanisme ujian sertifikasi serta melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah (provinsi/ kabupaten/ kota) .
b. Melakukan rekrutmen calon peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik persyaratan administratif, akademik, maupun persyaratan lain.
c. Memilih dan menetapkan peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kebutuhan.
d. Mengumumkan calon peserta ujian sertifikasi yang memenuhi syarat untuk setiap wilayah.
e. Melaksanakan tes tulis bagi peserta ujian sertifikasi di wilayah yang ditentukan
f. Melaksanakan pengadministrasian hasil ujian sertifikasi secara terpusat, dan menentukan kelulusan peserta dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
g. Mengumumkan kelulusan hasil tes uji tulis sertifikasi secara terpusat melalui media elektronik dan cetak.
h. Memberikan bahan (IPKG I, IPKG II, instrumen Self-appraisal da portofolio, format penilaian atasan, dan format penilaian siswa) kepada peserta yang dinyatakan lulus tes tulis untuk persiapan uji kinerja.
i. Melaksanakan tes kinerja dalam bentuk real teaching ditempat yang telah ditentukan.
j. Mengadministrasikan hasil uji kinerja, dan mentukan kelulusannya berdasarkan akumulasi penialian dari uji kinerja, self-appraisal, portofolio dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
k. Memberikan sertifikat kepada peserta uji sertifikasi yang dinyatakan lulus.

8. Instrumen ujian sertifikasi terdiri atas :
a. Kelompok instrumen tes dan kelompok instrumen nontes. Kelompok instrumen tes meliputi tes tulis dan tes kinerja.
b. Kelompok instrumen nontes meliputi self-appraisal dan portofolio. Instrumen self-appraisal dan portofolio memberi kesempatan guru untuk menilai diri sendiri dalam aktivitasnya sebagai guru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s